MBH Sah Milik Pemprov Sulut, Olly: Salinan Putusan dari Pengadilan Sudah Ada

0
MBH Sah Milik Pemprov Sulut, Olly: Salinan Putusan dari Pengadilan Sudah Ada
Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat diwawancarai wartawan di lobi kantor gubernur, Kamis (20/1/2022)/Foto: Gun Mondo
Advertisement

BOLMORA.COM, SULUT – Upaya Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) untuk memenangkan gugatan kepemilikan aset Manado Beach Hotel (MBH) akhirnya membuahkan hasil. 

Pemprov Sulut sah pemilik hotel bintang empat yang dibangun pertama kali di Sulut, tepatnya di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, setelah memenangkan gugatan di Pengadilan.

“Salinan putusan dari Pengadilan sudah ada,” kata Gubernur Olly Dondokambey, kepada wartawan, di lobi kantor Gubernur Sulut, Kamis (20/1/2022).

Rencananya ,MBH yang merupakan satu di antara 10 mega proyek yang dibangun dekade tahun 1990-an itu akan dibangun kembali dan dikembangkan.

“Kita bersyukur telah memenangkan gugatan. Rencananya akan dibangun lagi hotel, sudah ada investor tertarik untuk mengelolah,” timpal Olly.  

Tak hanya MBH, Pemprov Sulut juga terus melakukan pembenahan dan mengamankan sejumlah aset daerah lainnya. Di antaranya kompleks Graha Gubernuran Bumi Beringin.

“Rumah dinas gubernuran Bumi Beringan juga sudah aman, sertifikatnya sudah ada. Kemudian, lahan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung seluas 98 hektare, juga sudah selesai. Pemprov juga menang di pengadilan,” urai gubernur periode kedua pilihan masyarakat Sulut ini.

Diketahui, kasus MBH tidak hanya berujung gugatan kepemilikan aset, tapi juga berbuntut kasus korupsi berlabel MBH Gate yang menyeret oknum-oknum pejabat Pemprov dan Anggota DPRD Sulut kala itu.

Pun bertahun-tahun aset ratusan miliar ini mangkrak. Kini, dimasa kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Steven O.E. Kandouw, secercah harapan untuk kelanjutan nasib MBH mulai terbuka, dengan langkah awal Pemprov Sulut sudah memenangkan gugatan kepemilikan MBH.

Adapun sekilas kasus hukum yang membelit  MBH, berawal dari kepimilikan saham Pemprov Sulut sebesar 19 persen di PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU). Pemprov Sulut menalangi utang PT PPSU ke BBPN sebesar Rp25 Miliar, yang dialokasikan dalam APBD tahun 2002-2004, dengan kompensasi kepemilikan saham Pemprov Sulut berubah dari 19 persen menjadi 80 persen di PT PPSU. Namun setelah proses pelelangan di BPPN, dana yang digunakan hanya Rp18 Miliar, melalui mediasi PT Tribrata Mitra Jakarta.

Dalam proses pembayarannya, pemprov mencairkan dana sebesar Rp18 Miliar, yang disalurkan melalui BNI Sekuritas. Setelah negosiasi, disetujui hanya Rp6,8 Miliar yang dibayarkan ke BPPN. Sisa dana sekitar Rp11,3  Miliar dibagi-bagikan ke sejumlah pihak. Di antaranya oknum pejabat Pemprov Sulut kala itu Rp1 Miliar, anggota DPRD Sulut Rp1 Miliar, dan untuk pimpinan PT Tri Brata Mitra sebesar Rp8 Miliar.

Pejabat dimaksud yang terlibat dalam kasus ini yakni, mantan wakil gubernur Fredy Sualang, mantan Asisten II Setdaprov Sulut J. Saruan, mantan Sekdaprov Sulut Alm Johanis Kaloh, Abdi Buchari, mantan Ketua DPRD Syachrial Damapolii, Mieke Nangka, Jos Patty, Elizabeth Winokan, Direksi PT Tribrata Mitra Jakarta Jhony Ishak, dan Ronny J, serta pejabat BPPN Thomas Maria.

Penulis/Editor: Gun Mondo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here