Program Pencegahan Korupsi, Buol Peringkat Pertama di Sulteng

0
156
Buol Naik Peringkat Pertama di Sulteng Pencegahan Korupsi
Bupati Buol Amirudin Rauf
Advertisement

BOLMORA.COM, BUOL – Berdasarkan surat resmi KPK nomor B/235/KSP.00/70-75/01/2021. Kabupaten Buol naik satu tingkat dari dalam aksi program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2020 dengan menduduki peringkat pertama di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kita bersyukur atas naiknya peringkat Kabupaten Buol dari urutan kedua se Sulteng di tahun 2019 menjadi peringkat pertama di tahun 2020. Sekalipun kita berjibaku dengan penanganan pandemic Covid-19 selama beberapa bulan,”terang Bupati Buol Amirudin Rauf.

“Prestasi ini tak mesti menjadi alasan berpuas diri. Justru kita tingkatkan kinerja kita, jika mungkin kita harus  bisa masuk sepuluh besar nasional. Setelah meraih peringkat pertama di Sulteng, kita akan maksimalkan dan perbaiki grafik kita secara nasional,”pungkas Amirudin.

Penilaian program pencegahan korupsi oleh KPK tak semata dari aspek pengelolaan keuangan, namun lebih kompleks mencakup semua intrumen pemerintah dalam kurun waktu satu tahun.

Adapun metode penilaian melalui MCP yakni satu indikator yang mencakup beberapa bidang. Yakni, perencanaan dan penganggaran APBD (area SSH dan ASB). Pengadaan barang dan jasa (area perangkat pendukung).

Kemudian, pelayanan satu pintu (area regulasi). Penguatan APIP (area kecukupan dan kompetennsi APIP). Manajemen ASN (penilaian kinerja dan pola rekrutmen, promosi, rotasi, mutase, pemberhentian pejabat ASN).

Selanjutnya, optimalisasi pajak daerah (area peningkatan pajak) terakhir manajemen asset daerah (area sertifikasi asset) dan tata kelola dana desa (area implementasi siswaskuedes).

Kabupaten Buol sendiri naik peringkat setelah memperoleh nilai 84,71 atau naik dari tahun sebelumnya di angka 81. Sedangkan tahun 2018 Buol meraih nilai 55.

MCP KPK ini lebih kompleks di banding indicator peniaian BPK. BPK dalam mengukur dan menilai dari sisi informasi kewajaran laporan keuangan APBD. Artinya predikat WDP atau WTP ditentukan hanya satu bidang yaitu laporan keuangan dengan menggunakan empat kriteria.

Sedangkan MCP KPK lebih kompleks dengan menggunakan delapan indikator penilaian termasuk diantaranya adalah laporan pengelolaan keuangan yang merupaka satu-satunya indikator BPK.

Sementara itu, atas prestasi Kabupaten Buol dalam program pencegahan korupsi KPK melalaui surat resmi KPK nomor B/235/KSP.00/70-75/01/2021, berharap Pemkab Buol bisa mempertahankan bahkan lebih ditingkatkan perolehan nilai prestasi.

(Syarif)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here