Soal Petani Plasma, Pemkab Buol Bentuk Tim Audit Independen

0
66
Soal Petani Plasma, Pemkab Buol Bentuk Tim Audit Independen
Bupati Buol pimpin Rakor bersama forkopimda dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Buol, diruang kerja kantor Bupati Buol, Jum’at (08/01/21). Foto : Istimewa

BOLMORA.COM, BUOL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol membentuk tim auditor independen untuk menyelesaikan persoalan sengketa petani plasma dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT HIP.

Hal itu diungkapkan Bupati Buol Amirudin Rauf, dalam kesempatan rakor bersama unsur Forkopimda terkait menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di Buol, diruang kerja Bupati, Jum’at kemrain.

“Untuk menyelesaikan sengketa ini Pemda sudah menggagas tim audit independen telah dibentuk, dan saat ini menunggu data-data yang akan disiapkan oleh perusahaan. Tahapannya sudah sampai pada tahap verifikasi,”terang Amirudin.

Amirudin, mengatakan dalam upaya penyelesaian sengketa antara pihak perusahaan dengan petani plasma pemerintah bersikap netral, olehnya dibentuk tim auditor independen.

“Kita ingin semua pihak tidak ada yang dirugikan. Sekarang sudah tahap verifikasi data. Minggu depan perusahaan berjanji akan menyerahkan datanya,”kata Bupati.

Sebut Amirudin, tim auditor independen dibentuk oleh pemerintah mengingat permasalahan petani plasma dengan perusahaan kelapa sawit adalah masalah yang telah larut namun tak kunjung rampung.

Bahkan petani plasma yang berada dibawah naungan beberapa koperasi saat ini, utamanya Koptan plasa dan Amanah terus berjuang atas hak tanah dan kesejahteraannya. Persoalan itu terus berlarut sehingga antagonis perusahaan dan petani tetap bertahan hingga kini.

“Pengurus dan anggota koperasi berpatokan bahwa periode plasma sudah habis, sehingga mestinya lahan sudah menjadi milik petani. Namun perusahaan tetap bertahan dengan argument bahwa koperasi masih berhutang,”terang Bupati.

Bupati menambahkan, permasalahan lain seputar perkebunan sawit adalah soal bagi hasil produksi yang belum jelas. Contoh tahun 2015 nilai produksi total Rp.23 miliar setahun. Terdapat sejumlah potongan hingga tersisa Rp.1,6 miliar yang dibagikan ke petani.

Disparitas hasil produksi dan yang dibagi dengan koperasi sangat timpang. Perusahaan memasukan biaya lain yang bukan dari bagian produksi, semisal pembangunan jalan dan lain-lain. Jadi ada biaya yang mesti ditanggung petani diluar kesepakatan.

“Jalan Rp.2 miliar, pemeliharaan Rp.9 miliar over head Rp.4,9 miliar. Komitmen fee 2,5 miliar itu diluar kesepakatan. Potensi masalah signifikan lainnya adalah biaya versi perusahaan Rp.183 miliar, total bunga pinjaman Rp.180 miliar, jadi akumulasinya Rp.364 miliar dari luar lahan 1123 hektar mencakup anggota 1264 orang,”pungkas Bupati.

(Syarif)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here