BOLMORA, NASIONAL – Sidang paripurna kabinet perdana tahun 2017 yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017) siang tadi, didahului dengan pertemuan terbatas bersama yang dipipin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
Pertemuan terbatas yang dihadiri sebanyak 12 kementerian bidang politik, hukum dan keamanan itu membahas program-program pemerintah yang nantinya akan dijalankan pada tahun 2017 ini. Salah satunya adalah mempercepat pembentukan Badan Siber Nasional (BSN), guna menekan maraknya penyebaran berita hoax .
Menurut Wiranto, Pembentukan BSN ini rencananya akan direalisasikan pada Januari 2017 ini.
“BSN nantinya akan mengkoordinasikan dengan badan cyber deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan cyber security di Kepolisian RI,” kata Wiranto.
Sementara itu, Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas mengatakan, BSN merupakan badan yang baru dengan peran dan kewenangan tersendiri yang belum dilaksanakan oleh lembaga lainnya.
Dijelaskan Agus, ancaman dan serangan siber dapat diminimalisasi dengan meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan ketahanan informasi dan mendorong saling berbagi informasi dengan cara berkolaborasi antar komponen cyber, baik dari institusi, lembaga, komunitas, praktisi, profesional, akademisi, pakar, ahli, bahkan termasuk “gray hacker” dan “white hacker”.
“Nah, dengan adanya BSN ini akan membuat rakyat merasa lebih aman, ketika berada di wilayah ruang cyber. Ini juga sebagai bentuk peran serta pemerintah dalam upaya mengamankan negara dan bangsa di ruang siber demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat,” ujar Agus.
