BOLMORA, KOTAMOBAGU — Peran masyarakat sebagai penerima manfaat Dana Desa (Dandes) harus dioptimalkan. Terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pada sisi pengawasan. Pasalnya, salah satu tujuan dikucurkannya dana yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah pusat tersebut, bertujuan untuk menggerakan perekonomian masyarakat di desa. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu Rio Lombone, Kamis (7/12/2017) siang tadi.
“Peran serta partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan Dandes, sehingga itu pada tahun 2018 pengelolaan Dandes harus dilakukan secara swakelola, tidak lagi dikerjakan oleh kontraktor. Itu yang ditegaskan saat sosialisasi di Kementerian Kekuangan belum lam ini,” ujar Rio.
Menurutnya, dalam proses pelaksanaan kegiatan diharapkan menghindari kegiatan yang menggunakan pihak ketiga atau kontraktor. Hal itu dimaksudkan agar manfaat dana desa tepat sasaran, serta berdampak terjadinya peningkatan ekonomi pada masyarakat itu sendiri.
“Pengelolaan Dandes yang masih menggunakan kontraktor sudah tidak dibenarkan lagi,” imbuh Rio.
Diakui, memang penggunaan jasa kontraktor untuk mengerjakan proyek Dandes tidak bisa disalahkan. Sebab, sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), proyek yang nilainya di atas Rp200 juta atau dengan pekerjaan yang kompleks tidak boleh dilakukan secara swakelola. Akan tetapi, sudah ada kesepakatan untuk merevisi ketentuan tersebut, yakni dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri terkait pengelolaan anggaran Dandes.
“Kementerian yang terlibat didalamnya meliputi Kemendes PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,” urainya, seraya menerangkan minimal 30 persen Dandes dibayar untuk upah pekerja, mengingat mayoritas program Dandes merupakan proyek padat karya.(me2t)
