BOLMORA.COM, BUOL – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Pemkab Buol, melakukan penandatanganan Perubahan Perjanjian Kinerja (PPK) tahun 2020 dilingkup internal. Penandatangan PPK dilaksanakan usai gelar apel internal, Senin (16/11/20).
“Perubahan perjanjian kinerja ini dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada perubahan,”sebut Kaban BPPD Wahyu Setyabudi dalam keterangan persnya dikutip dari laman Facebook, Bapenda Kabupaten Buol.
Wahyu menjelaskan, terdapat dua belah pihak yang bersepakat dan berkomitmen dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2020. Pihak pertama Kaban BPPD selaku pembuat komitmen (perjanjian) kepada Bupati Buol.
Kemudian dalam internal. Dimana Kaban BPPD adalah pihak kedua sedangkan pihak pertama para Kepala Bidang. Turunana selanjutnya, para Kasubid selaku pihak pertama dan Sekertaris BPPD pihak kedua.
Lanjutnya menjelaskan, perjanjian yang termaktub dalam surat yang telah ditandatangani para pihak terkait didalamnya akan mewujudkan target kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab pembuat komitmen.
“Begitu juga terhadap pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan termsauk melakukan evaluasi atas capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk pemberian sanksi atau penghargaan,”terang Wahyu.
Menurutnya, perjanjian kinerja dibuat sebagai upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), olehnya setiap pembuat komitmen dalam perjanjian itu berdasarkan tupoksi sesuai peranan dan fungsi dilingkup internal lembaga tersebut.
“Berbeda tupoksi beda pula sasaran kinerja utama, indicator kinerja utama, formulasi perhitungan serta presentase target. Pun demikian, puncak dari perjanjian ini ialah meningkatkan PAD dari segala sumber pajak kemudian dilaporkan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban perubahan perjanjian ini,”tandas Wahyu.
(Syarif)
