PWI Boltim Terus Berikan Dukungan Terhadap Program-program Pemda Boltim
BOLMORA.COM, BOLTIM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memberikan dukungan terhadap program-program Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim.
PWI Boltim pun bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A),dan menggelar kegiatan sosialisasi tentang pencegahan perundungan atau bullying terhadap anak dan perempuan di media sosial, Kamis (13/10/22).
Kegiatan yang berlangsung di Cafe D’Katu Desa Tombolikat itu dihadiri langsung oleh Kepala DP3A Boltim, Iksan Palima beserta jajaran dan diikuti perwakilan pelajar SLTP dan SLTA di sejumlah Sekolah se Kabupaten Boltim.
Ketua PWI Boltim, Edmon Laloan Mamonto mengatakan, kegiatan yang digelar, merupakan bagian dari program kerja PWI Boltim, sekaligus bentuk dukungan kepada Kabupaten Boltim sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
“Selain melakukan tugas jurnalistik di Daerah Boltim, kami juga ikut membantu program-program Pemerintah termasuk kegiatan seperti ini. Perlu diketahui juga, kegiatan ini masuk dalam program kerja PWI Boltim pada bidang pendidikan dan pelatihan,” kata Edmon.
Menurut Edmon, PWI Boltim menyatakan komitmen untuk terus mengawal dan membantu pelaksanaan program Pemerintah Daerah, termasuk program dan kegiatan DP3A.
Edmon pun menyampaikan apresiasi atas diterimanya penghargaan KLA Kategori Madya yang diraih Pemkab Boltim baru-baru ini.
“Semoga kerjasama ini akan berkelanjutan. Kami siap mendukung seluruh kegiatan Pemda Boltim dalam membangun Daerah ini. Insyaallah Tahun depan bisa mendapatkan penghargaan tingkat Nindya dan kami dari PWI Boltim siap mendukung membantu lewat pemberitaan,” tegasnya.
Dikesempatan itu juga, Kepala DP3A Boltim, Ikhsan Pangalima menyampaikan apresiasi kepada PWI Boltim atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai mampu mengedukasi masyarakat untuk memutus mata rantai kekerasan perempuan dan anak.
“Kami yakin dan percaya bahwa, kegiatan ini bukan hanya sekedar seremoni biasa, tapi harus lebih jauh dari itu. Sebagai Pemerintah Daerah, keinginan kita semua sepakat bahwa ini semata-mata untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
Lanjut Ikhsan, perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rentang waktu setahun ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Sesuai Data Tahun 2021, tercatat ada 25 kasus. Namun masuk bulan Oktober 2022, tercatat sudah ada 67 kasus yang terjadi dan sebagian besar menyasar kasus kekerasan terhadap anak,” ungkapnya.
(*/Nisar)



