TUAN, PUAN & YUAN

0
458
TUAN, PUAN & YUAN
Penulis Andrie Wawan, SH

Oleh : Andrie Wawan, SH Ketua LBH Kuonami Cabang Kabupaten Buol/Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

TERJADINYA penumpukan kepentingan mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan lingkungan hidup dikarenakan bergesernya arah penyelenggaraan perekonomian nasional.

Kewajiban negara dalam menyelenggarakan roda perekonomian kini terkikis termasuk mandat konstitusi perihal Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang semestinya di kuasai oleh negara agar kemudian tidak terjadi eksploitasi secara ugal-ugalan dan juga cabang-cabang produksi penting lainnya yang bertalian dengan hajat hidup orang banyak saat ini mengalami disparitas antara harapan dan kenyataan.

Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan berkonstitusi yaitu: pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan ataupu tekanan.

Tidak terwujudnya kemerdekaan ekonomi nasional dari berbagai bentuk eksploitasi secara ugal-ugalan dalam situasi neokolonialisme dikarenakan Inkonstitusional pemerintah dalam memanfaatkan sumber-sumber dan potensi ekonomi nasional dalam arti kata lain Profit making dari pasal 33 Undang Undang Dasar tahun 1945 hanya untuk segelintir orang saja padahal pasal tersebut mendorong adanya keberpihakan Negara dalam memakmurkan rakyat Indonesia.

Seiring berjalannya waktu konfigurasi antara Hukum, ekonomi dan politik yang diamanahkan oleh konstitusi bahwa Pemerintah melindungi segenap bangsa dan turut memajukan kesejahteraan umum kian tertati-tati dalam mengejar peristiwanya dikarenakan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tidaklah mengakomodir nilai-nilai pergeseran perkembangan kondisi masyarakat padahal konstitusi merupakan upaya pembentukan prilaku masyarakat atas suatu tindakan empirik dalam bentuk norma atas semua itu akibatnya hukum saat ini hanyalah sebagai produk politik untuk mendiagnosa kepentingan kekuasaan.

Narasi tunggal yang diutarakan oleh pemerintah saat ini mengakibatkan gejolak protes berbagai segmentasi kelompok mulai dari mereka yang mengantungkan hidup dilaut, ladang, pabrik hingga aksi massa mahasiswa diberbagai daerah. Pemicunyapun sangat subtantif dari sistem pengelolaan ketata negaraan saat ini yang terkesan bar-bar dengan adanya sentralistik kewenganan pemerintah seperti pelimpahan kewenangan urusan Pertambangan, kehutanan, kelautan dan perkebunan hingga produk hukum sapu jagat alias Omnibuslaw.

Apakah ini transformasi tradisi hukum Eropa Kontinental atau civil Law yang diangap mengganggu jalan demokrasi ekonomi terpimpin ataukah saat ini negera sedang mengamankan posisi dari para kaum oligarki ditengah masa pandemi covid19 ? Karena Montesqiu pernah berkata “tidak ada tirani yang lebih kejam di banding tirani yang di langgengkan oleh hukum dan di beri perisai keadilan”.

Maka dapatlah dikatakan hukum ekonomi bersifat hipotesis ialah bahwa keadaan diluar sama dengan keadaan waktu menyusun hukum itu.(**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here