Mapalus Pragib Seruhkan Aspirasi, Gubernur Yulius Tegas Kawal Program Presiden RI Prabowo
BOLMORA.COM,SULUT – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE bersama Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay, SH, MH menerima aksi damai yang digelar Koalisi Masyarakat Patuh dan Tulus (Mapalus) pendukung Prabowo-Gibran (Pragib) Sulut di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (25/6).
Ratusan massa yang hadir menyuarakan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah pusat sekaligus menyampaikan aspirasi terkait sektor pertambangan rakyat dan penguatan sektor pertanian di daerah.
Sebagai bentuk keterbukaan pemerintah, Gubernur mengundang sekitar 20 perwakilan massa untuk berdialog langsung di ruang rapat guna mendengarkan secara rinci berbagai tuntutan dan masukan yang disampaikan.
Setelah pertemuan berlangsung, gubernur kembali menemui seluruh peserta aksi di halaman Kantor Gubernur dan menyampaikan langsung tanggapan pemerintah dari atas kendaraan operasional milik massa.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung penuh program-program strategis Presiden RI, Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok kebutuhan pangan.
Di hadapan peserta aksi, Gubernur juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah. Salah satunya adalah keberhasilan Sulawesi Utara menjadi provinsi terbaik di Pulau Sulawesi dalam menurunkan angka stunting, sejalan dengan agenda nasional peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Selain itu, Pemprov Sulut juga terus memperkuat ketahanan pangan melalui dukungan pemerintah pusat berupa pengembangan 15 ribu hektare lahan sawah, bantuan benih jagung untuk 15 ribu hektare lahan, serta bantuan bibit kelapa bagi para petani.
Menanggapi aspirasi terkait percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Gubernur Yulius menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses legalisasi aktivitas pertambangan rakyat sehingga para penambang memperoleh kepastian hukum, perlindungan, dan keamanan dalam menjalankan usaha mereka.
Aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulut tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Setelah menerima penjelasan resmi dari pemerintah daerah, massa Mapalus Pragib membubarkan diri secara teratur dan melanjutkan perjalanan menuju Markas Polda Sulawesi Utara dengan pengawalan aparat keamanan. (*/Jane)
