BOLMORA.COM, SULUT – Selama dua hari Komisi III DPRD Sulut dan para vendor serta PT. PLN UID Suluttenggo melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi III.
Adapun rapat tersebut dilaksanakan menindaklanjuti aspirasi para vendor yakni Ferdinand Mangumbahang sebagai Direktur Utama PT. Pelangi Sulut, Hendro Kawatak Direktur PT. Multi Prima Agung, Munif Alamri Direktur Pentagon Terang Asli dan Heince Noldy Luntungan Direktur PT. Dharma Bhakti Ekaperdana. Yang menurut mereka, rencana PT. PLN UID Sulutenggo menyerahkan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan PLTD yang tersebar di Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo kepada anak perusahaannya, PT. PLN Tarakan mengancam dan akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi mereka sebagai perusahaan lokal Adi Daya Pembangkitan yang sudah bertahun-tahun dikerjakan.
Para vendor pun berpikir, bila itu terjadi akan terjadi monopoli pekerjaan oleh PT. PLN Tarakan.
Sehingga, pada tanggal 22 Agustus 2023, para vendor melayangkan surat permohonan ke DPRD Sulut.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapojos didampingi Amir Liputo sebagai Wakil Ketua Komisi III bersama dua anggota Komisi III yaitu Boy Tumiwa dan Youngki Limen berlangsung alot dan belum ada kata sepakat.
Ferdinand Mangumbahang usai rapat saat diwawancarai sejumlah awak media menyampaikan bahwa, langkah selanjutnya para vendor dalam waktu dekat sesuai undangan akan mengunjungi kantor pusat PT. PLN Tarakan di Balikpapan.
“Hasil rapat tadi dari pihak PT. PLN Tarakan mengatakan hanya pekerjaan di tiga daerah yang akan di lelang yaitu, tahuna, manado dan daerah luwuk kepulauan. Sedangkang untuk luwuk daratan tidak di lelang,” ucap Mangumbahan didampingi vendor lainnya, Selasa (19/9/2023).
Tentu saja lanjut Mangumbahan untuk daerah Luwuk Daratan yang tidak akan di lelang itu mereka (Vendor, red) merasa keberatan.
“Terus terang kami merasa keberatan, yang mana pekerjaan di luwuk daratan itu pekerjaannya sudah ditangani rekan kami perusahaan Dharma Bhakti,” ungkap mantan Anggota DPRD Sulut ini periode 2014-2019 ini.
Untuk itu masih oleh Mangumbahang atas keputusan pihak PT. PLN Tarakan tersebut keempat vendor akan berangkat ke kantor pusat PT. PLN Tarakan di Balikpapan.
“Kami diundang kesana, kami tidak tahu apa yang akan dibicarakan,” aku Mangumbahang.
Kembalinya dari Balikpapan ungkap Mangumbahang, akan dilakukan kembali rapat bersama Komisi III. “Saat ini di skors,” sebut dia.
Pun, bila setelah itu tetap tidak ada kata sepakat maka pihak vendor akan terus melanjutkan permasalahan tersebut.
“Kami akan mengunjungi Kementerian BUMN dalam hal ini Pak Erick Thohir,” kata Mangumbahang.
“Kan beberapa hari yang lalu, pak Erik Tohir bersama Komisi VI DPR RI melaksanakan rapat. Dan pak Erick menegaskan dalam pertemuan tersebut, dia akan menutup anak perusaan dan cucu perusahaan yang menjadi benalu, yang tidak membiarkan perusahaan-perusahaan di daerah berkembang malah mematikan,” sembur Mangumbahang.
Harapan pun sasar Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey.
“Beliau adalah Gubernur yang sangat luar biasa, yang sangat memperhatikan masyarakat juga perusahaan-perusahaan lokal. Kami berharap Beliau membantu kami, tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang Beliau miliki. Sehingga perusahaan, perusahaan lokal yang notabene UMKM itu bisa berkembang di Sulawesi Utara,” tandas Mangumbang.
(Jane)
