BOLMORA.COM, BOLMUT – Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) dengan Nomor: S-109/PK.5/2019, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) masuk dalam 16 daftar kabupaten/kota sebagai piloting penyediaan data transaksi pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan fiskal nasional.
Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terkait rencana penyediaan data transaksi pemerintah daerah sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan nomor S-281/PK/2019 tanggal 24 juli 2019 hal penyediaan data transaksi pemerintah daerah untuk mendukung kebijkan fiskal nasional, telah dilakukan pengembangan SIKD yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah untuk penyediaan data transaksi.
Menindaklanjuti surat Kemenkeu tersebut, Tim Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) sambangi kabupaten bolmut sebagai salah satu kabupaten/kota piloting yang disambut oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bolmut bersama Kasubid Perencanaan Anggaran, yang dipusatkan dikantor BPKD Bolmut, Kamis (26/9/2019).
Kepala BPKD Bolmut Sirajudin Lasena, Melalui Kasubid Perencanaan Anggaran Gabriel Singal, kepada awak media Bolmora.Com mengatakan, kabupaten bolmut termasuk piloting Kemenkeu dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional lewat aplikasi SIKD yang akan dipasang diservernya Pemda Bolmut.
“Jadi semua transaksi pemda bolmut dapat diakses, ditarik atau dimonitor secara realtime datanya oleh kemenkeu khususnya DJPK, juga untuk kepentingan monitoring progres penyerapan keuangan daerah,” singkatnya.
(Awall)
