BOLMORA.COM, SULUT – Komisi I Bidang Pemerintahan dan HAM DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi bersama Polri, TNI dan instansi terkait di ruang Serba Guna DPRD Sulut, Selasa (12/8/2025).
Dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu dan didampingi Wakil Ketua Rhesa Waworuntu dan Sekretaris Julitje Maringka, Anggota Komisi I Hillary Tuwo, Raski Mokodompit, Henry Walukow, Eugenia Mantiri dan Feramitha Mokodompit.
Dalam kesempatan tersebut, Braien mengemukakan bahwa pertemuan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari meningkatnya laporan dan keluhan masyarakat terkait maraknya tindak kriminalitas di daerah kita dalam beberapa waktu terakhir sekaligus menindaklanjuti atensi dari Pemerintah Provinsi Sulut.
“Ini merupakan atensi dari DPRD dan Pak Gubernur agar bisa menjadi prioritas untuk dibahas dalam rapat kali ini,” ungkap BW.
Perwakilan dari Polda Sulut, Kepala Biro Binmas Polda Sulut, Julianto Sirait menyarankan untuk diaktifkan kembali poskamling dan pro kamling yang ada di tiap lingkungan, intensitas patroli, sosialisasi dan edukasi terkait kamtibmas dengan menggandeng organisasi kepemudaan.
Disisi lain, Perwakilan Kodam, Kolonel Chk Dr Chandra Matdung W. P., S. H., M. H menyarankan, agar stakeholder terkat TNI/Polri, Kodam, Korem, Lantamal agar melakukan operasi gabungan untutk mencari akar permasalahan yang ada.
“Kita harus mencari tahu akar masalah yang ada, agar kita tahu dengan pasti apa penyebab terjadinya tindak kriminal tersebut, ” ungkapnya.
Baca Juga: Jasa Raharja Sulut Menggelar Rapat Forum Keselamatan Lalu Lintas di Talaud
Sementara itu, Perwakilan dari Korem XII/MDK Kolonel Infantri F Siboro menyarankan, agar menindaklanjuti persoalan ini yang harus dilakukan ialah melakukan pencegahan sejak dini.
Sehingga ketika ada potensi untuk terjadinya kekacauan, sudah diredam terlebih dahulu sehingga meminimalisasi terjadinya kriminalitas.
Dari saran yang disampaikan semua pihak, maka dibuatlah rekomendasi dari rapat koordinasi tersebut.
Braien pun menguraikan, rekomendasi dari Rakor ini antara lain;
1.Pembentukan tim khusus operasi gabungan TNI/Polri bersama seluruh stakeholder.
2.Melaksanakan operasi patroli gabungan TNI/Polri bersama stakeholder secara rutin.
3.Mendukung anggaran baik dana hibah ataupun APBD.
4.Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas kepemudaan dan ormas keagamaan.
5.Sosialisasi pada masyarakat terkait tugas tindakan gangguan keterlibatan dana keamanan masyarakat.
Untuk diketahui, hadir dalam rapat itu yakni Perwakilan POLDA Sulawesi Utara, Perwakilan PANGDAM XIII Merdeka, Perwakilan DANDREM 131/Santiago, Perwakilan DANLANUD SRI Manado, Perwakilan DANLANTAMAL VIII Mando, Perwakilan KABINDA Sulut, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Biro Hukum Setda Prov dan Jajaran Biro Pemerintahan.
(*/Jane)
