BOLMORA.COM, SULUT – Alokasi anggaran yang diproyeksikan untuk lima tahun kedepan meningkat signifikan di Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Tahun 2026 sebanyak Rp8,7 miliar, Tahun 2027sebesar Rp18,07 miliar, Tahun 2028 diplot Rp19,42 miliar, Tahun 2029 dianggarkan Rp20,9 miliar dan Tahun 2030 dipersiapkan Rp22,7 miliar.
Sekretaris Pansus RPJMD Nick Lomban mempertanyakan program di Dikbud untuk empat tahun kedepan yang minim pembangunan infrastruktur fisik bangunan.
Kalau sebelumnya ada kebutuhan yang belum bisa terpenuhi, saat ini waktunya, karena Bapak Gubernur juga punya konsep dengan pembangunan kebudayaan.
“Sudah tidak ada lagi pembangunan fisik, Kadis harus lebih menjabarkan penggunaan anggaran dan fokusnya. Harapan kami anggaran yang diberikan dapat dimanfaatkan secara objektif dan efesien,” ungkap Nick Lomban di Ruangan Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Jumat (1/8/2025)
Penegasan juga disampaikan wakil ketua pansus RPJMD Inggried Sondakh untuk melakukan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan.
“Mengingatkan agar jangan hanya karena ada alokasi Rp10 miliar untuk beberapa program, lalu anggaran tersebut dipertahankan atau bahkan ditambah di tahun-tahun berikutnya tanpa evaluasi. Kalau programnya sudah selesai, kenapa anggarannya tetap besar. Harusnya disusun secara rasional,”lugas Srikandi Golkar ini.
Menanggapi ini, kepala dinas Dikbud Sulut, Jani Lukas, menguraikan rincian program dan proyeksi anggaran dalam mendukung visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut untuk periode 2025-2029.
Lukas menyadari peran penting dalam menunjang misi keenam dari visi pembangunan daerah, yakni memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang berakar pada kearifan lokal.
“Arah strategis yang diambil Dinas Kebudayaan difokuskan pada dua indikator utama meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan dan bertambahnya jumlah warisan budaya, baik benda maupun tak benda,”jelasnya.
Menurut Lukas, pencapaian tersebut akan ditempuh melalui berbagai strategi, mulai dari perlindungan cagar budaya, penguatan nilai budaya lokal, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan kapasitas SDM di bidang kebudayaan.
Ditambahkannya, dikbud merancang enam program unggulan diantaranya Pengembangan kebudayaan, dengan tolak ukur keberhasilan berupa jumlah cagar budaya yang terlestarikan, Pengembangan kesenian tradisional, dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dan peran seniman lokal sebagai pelaku ekonomi kreatif, Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Pengelolaan permuseuman, dengan indikator standar pengelolaan museum, Peningkatan sejarah lokal dan penunjang administrasi dan sistem pengelolaan kebudayaan.
(*/Jane)
