Penyaluran BLT di Desa Langagon Disorot

0
202
Penyaluran BLT di Desa Langagon Disorot
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Deyselin T. Wongkar
Advertisement

BOLMORA.COM, BOLMONG – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 di Desa Langagon, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), disorot sejumlah pihak. Pasalnya, beberapa warga yang mengaku terdaftar sebagai penerima, tidak lagi menerima bantuan tersebut, untuk beberapa bulan belakangan. Seperti yang diungkapkan Tanti Mokodompit.

Ia mengaku anaknya menerima BLT tahap I di tahun 2021. Namun, pada penyaluran tahap II namanya sudah tidak lagi terdaftar sebagai penerima yang tertera di papan informasi kantor desa.

“Anak saya hanya menerima BLT pada tahap I. Untuk tahap II nama anak saya tidak ada lagi dalam daftar penerima di papan informasi desa. Anak saya juga tidak tau apa penyebabnya hingga dia dikeluarkan dalam daftar penerima bantuan,” beber Tanti.

Ia pun meminta Pemkah Bolmong dan pihak berwajib untuk menelusuri penyaluran BLT DD di Desa Langagon.

“Saya harap penyaluran BLT DD di kampung saya ditelusuri oleh aparat penegak hukum,” ujar Tanti, yang juga Ketua Forum Suara Rakyat Desa Langagon.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Deyselin T. Wongkar menegaskan agar Kepala Desa (Sangadi) tidak sewenang-wenang memasukan dan mengeluarkan nama penerima BLT.

“Jika benar informasinya seperti itu, maka sudah melanggar aturan. Kendati sangadi mempunyai otoritas, namun sikap sangadi seperti ini tidak dibenarkan. Untuk hal seperti ini ada mekanisme dan harus sesuai aturan yang ada,” tegas Deyselin, saat dikonfirmasi, Senin (30/8/2021).

Menurut dia, seharusnya masalah itu dimusyawarahkan di desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sangadi.

Untuk berlakunya keputusan sangadi tergantung dari hasil evaluasi. Namun, harus melibatkan semua unsur pemangku kebijakan di desa.

“Saat melakukan evaluasi, sangadi melibatkan semua unsur dengan menggelar rapat dengar pendapat, dengan mengundang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat lainnya. Kemudian dibahas dalam forum,” jelasnya.

Lanjutnya, jika dari hasil evaluasi melalui musyawarah, tapi penerima dianggap sudah mampu dan tidak memenuhi syarat atau indikator sebagai penerima, maka dibuatkan surat keputusan.

“Apabila nama penerima tidak diputuskan dalam musyawarah desa, maka itu dianggap tidak sesuai prosedur dan melanggar proses tahapan identifikasi masyarakat yang wajib menerima BLT,” tandas Deyselin.

Sayangnya, hingga berita ini dipublis, Sangadi Desa Langagon belum memberikan tanggapan terkait keluhan warga untuk penyaluran BLT ini.

Upaya konfirmasi media ini melalui via telpon seluler di nomor hanpone 08135615xxxx, tidak mememui hasil, meski dalam keadaan aktif. Pin demikian saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp, pun tidak dibalas.

(Agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here