Ini Harapan Bupati Bolsel Saat Membuka Sosialisasi Produk Hukum Pencegahan Tipikor Penggunaan Dandes
BOLMORA.COM, KOTAMOBAGU – Bupati Bolsel (Bolaang Mongondow Selatan) Iskandar Kamaru, menyampaikan haarapannya saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dalam Penggunaan Dana Desa (Dandes) yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kotamobagu, bertempat di Sutanraaja Hotel Kotamobagu Senin (31/8/2020) malam tadi.
“Ke depan sosialisasi ini dapat menambah wawasan para kepala desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan Dandes yang bertanggung jawab, tepat sasaran serta asas manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa,” imbuh Isklandar, dalam sambutannya.
Dalam kegiatan yang juga dihadiri Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid, dan Sekda Marzanzius Arvan Ohy itu, bupati mengucapkan terima kasih serta apresiasi atas diselenggarakanya kegiatan sosialisasi tersebut.
“Sosialisasi ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada para peserta. Di harapkan, apa yang didapat dalam sosialisasi ini dapat menjadi pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dalam pemanfaatan Dandes di setiap wilayah masing-masing,” ujarnya.
Iskandar juga berharap kepada para kepala desa agar dapat segera merubah paradigma, bukan bagaimana cara menghabiskan Dandes, namun lebih ke bagaimana memanfaatkan dan mengelolanya untuk memaksimalkan pembangunan di desa.
“Dengan begitu, saya yakin sendirinya akan terhindar dari persoalan hukum sebagaimana yang terjadi di beberapa desa di daerah lain,” ungkapnya.
Kendati demikian, dia meminta kepada para kepala desa untuk jangan terlalu takut dalam pemanfaatan Dandes itu sendiri. Karena, jika pemanfaatanya dilaksanakan dengan baik serta, penuh tanggung jawab dengan melibatkan BPD beserta lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan dilakukan secara transparan dan partisipatif, maka akan menjadikan program di desa lebih baik dan mandiri serta sejahtera.
“Diharapkan juga, setiap indikator dalam pengelolaan Dandes dapat terlaksana dengan baik, yakni kemitraan antara pemerintah desa, lembaga desa, serta BPD. Karena, jika tiga indikator ini bersinergi dan bermitra dengan baik, maka bukan tidak mungkin setiap kegiatan yang dibiayai oleh Dandes akan berjalan lancar tanpa kendala yang berarti,” pungkas Iskandar.
Turut hadir dalam dalam kegiatan tersebut, para asisten, dan beberapa pimpinan OPD, para camat dan 16 kepala desa yang tergabung dalam kelompok awal peserta kegiatan.
(*/Gnm)
