Kasus Covid-19 Melonjak, Separuh ASN Bolmong Kembali WFH dan WFO

0
578
Hasil Tes SKB CPNS Bolmong Segera Diumumkan
Kepala BKPP Kabuppaten Bolmong Umarudin Amba
Advertisement

BOLMORA.COM, BOLMONG — Pemerintah Kabupaten  Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali memberlakukan sistem work from home (WFH) dan Work From Office (WFO) 50 persen atau bekerja dari rumah untuk separuh tenaga aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga harian lepas (THL) di lingkup Pemkab Bolmong.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong Umarudin Amba mengatakan, kebijakan ini kembali diambil Pemkab Bolmong demi mengantisipasi risiko penularan COVID-19 yang kembali mengganas selama beberapa pekan terakhir.

“Kami berlakukan WFH 50 persen dimulai sejak hari Selasa 27 Juli 2021. Ini sesuai surat edaran nomor 232 tahun 2021 yang ditandatangani Bupati Bolmong ,” katanya Rabu (28/7/2021)

Dijelaskannya, Khusus untuk SKPD yang pegawainya terkonfirmasi positif Covid-19, lebih dari 2 orang, maka harus menerapkan WFO sebanyak 25 persen dari total jumlah pegawai. Begitupun jika ada pegawai yang terkonfirmasi positif wajib mengajukan perawatan isolasi mandiri selama 14 hari atau lebih sesuai keterangan dokter dengan melampirkan surat keterangan perawatan dari rumah sakit maupun puskesmas dan hasil rapid antigen dan Swab PCR.

Sedangkan untuk ASN yang mempunyai kontak erat dengan pasien positif wajib mengajukan permohonan izin selama 5 hari dan harus melakukan rapid antigen dan Swab.

Sedangkan yang mengalami sakit dengan gejala covid-19, wajib pula mengajukan izin pengobatan atau isolasi selama 5 hari atau lebih setelah melakukan rapid antigen dan Swab PCR.

“Surat izin perawatan maupun keterangan isolasi mandiri dari puskesmas dan rumah sakit disampaikan kepada setiap pimpinan OPD,” ujarnya.

Lanjut, dalam pelaksanaan sistem kerja ASN, WFH dan WFO akan dievaluasi setiap minggu berjalan hari kerja.

“Setiap hari Jumat, pimpinan OPD wajib menyampaikan laporan kepada bupati melalui BKPP mengenai pegawai ASN, THL dan honorer yang terpapar Covid-19 baik dari hasil rapid antigen maupun Swab PCR,” katanya.

Ditegaskannya, surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Dalm Negeri (Mendagri) nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, 2 dan 1 serta mengoptimalkan posko penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk penegendalian penyebaran Covid-19.

“Untuk memutus mata rantai harus dilakukan penanggulangan dari berbagai aspek, salah satunya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan ASN lingkup Pemkab Bolmong, sehingga perlu untuk menetapkan sistem kerja ASN dengan penerapan WFH dan WFO,” ucap Amba.

(Agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here