Herson Minta Tiga Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI Perbaiki Temuan dan Rekomendasi BPK

0
1214
Herson Minta Tiga Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI Perbaiki Temuan dan Rekomendasi BPK
Hi. Herson Mayulu saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI

BOLMORA.COM, JAKARTA – Komisi V DPR RI mengglar RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kepala BMKG, Kepala BNPP, dan Kepala Bapel BPWS, dalam rangka pembahasan tindak lanjut Hapsem BPK Semester I dan II Tahun Anggaran 2019.

RDP yang dilaksanakan di ruang rapt Komisi V, Senin (14/07/2020), secara fisik dan virtual ini tetap berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19.

Dalam kesempatan itu Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hi. Herson Mayulu, S.IP, menyampaikan apresiasinya kepada ketiga lembaga tersebut, yang mampu meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

“Meski merupakan kebanggaan, tapi mari kita tetap melihat WTP sebagai suatu kewajiban dari satu lembaga, dalam menata pengelolaan keuangannya,” kata Herson.

Menanggapi banyaknya catatan dan temuan yang disampaikan oleh BPK, Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi V ini mengatakan, hal itu sebagai suatu yang ironis. Predikat untuk lembaganya WTP, tapi temuannya begitu banyak. Demikian juga rekomendasi, sangat banyak yang diberikan.

Dia mengambil contoh, seperti BMKG dari sisi pengendalian interens, terutama pengendalian aset dalam pengadaan laptop dan notebook.

“Laptop Rp14 miliar lebih, sedangkan notebooknya ada Rp10 Miliar lebih. Jika dikalkulasikan dengan harga termahal laptop Rp15 juta dan notebook Rp15 juta, berarti kurang lebih ada 1.000 laptop, dan kurang lebih 700 notebook. Ini adalah pengadaan yang biasa dan kenapa harus menjadi temuan BPK. Disitukan ada panitia tendernya, ada pihak ketiganya, dan ketika sudah melaksanakan itu ada namanya panitia penerima barang, yang memeriksa barang ini sudah ada dan sudah dibayarkan, tapi kenapa harus ada temuan?,” sentil Herson.

Hal ini pun membuat legislator asal Sulut ini geram, dan meminta agar diperbaiki,

“Kalau toh kita memperoleh predikat WTP, harusnya tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Saya rasa, hal seperti ini biasa yang sudah menjadi rutinisme di suatu lembaga pengadaan barang dan jasa. Ini masukkan kepada kepala BMKG, tolong diganti saja pejabat yang tidak benar,” imbuh mantan Bupati Kabupaten Bolsel dua periode ini.

Sementara itu, untuk Kepala BPWS, H2M (singkatan nama Hi. Herson Mayulu) menanyakan tentang kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga. Dirinya sangat menyayangkan WTP tergores dengan temuan-temuan seperti itu.

“Tapi, muda-mudahan ke depan tidak ada lagi seperti ini. BPWS ini ada 29 temuan dan 39 rekomendasi. Tadi sudah digambarkan rekomendasi ini, dan cukup bagus. Artinya, ada 60 hari untuk memperbaiaki rekomendasi BPK,” pungkasnya.

(*/Gnm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here