Tapal Batas Bolmong dan Bolsel Harus Sesuai History Sebelum Pemekaran

0
169
Tapal Batas Bolmong dan Bolsel Harus Sesuai History Sebelum Pemekaran
Asisten I Setda Bolmong Derek B. Panambunan

BOLMORA.COM, BOLMONG – Dikabulkannya upaya hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), terkait tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Mongondow Selatan (Bolsel), tentang Permendagri Nomor: 14 Tahun 2016 oleh Mahkamah Agung (MA) pada Februari 2019 lalu, hingga kini masih menunggu hasil perubahan permendagri tersebut.

Seperti diketahui MA memerintahkan dalam waktu 90 hari. Yang mana, Mendagri harus membatalkan dan merubah Permendagri Nomor: 14 Tahun 2016 selama 90 hari ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Setda Bolmong Derek B. Panambunan mengatakan, pihak Kemendagri sudah menggelar rapat pada akhir Juni lalu, dan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) untuk melakukan mediasi antara dua daerah, sebagai dasar perubahan Permendagri tersebut.

“Rapat itu dipimpin langsung oleh pihak Kemendagri dan Direktorat Topomini Batas Daerah, yang dihadiri Asisten I Pemprov Sulut, Kepala Biro Pemerintahan, dan perwakilan dua daerah Bolmong dan Bolsel,” ungkap Panambunan,  Kamis (18/7/2019).

Ia membeberkan hasil rapat tersebut, memutuskan bahwa batas kedua daerah akan dibahas kembali antara Bolmong dan Bolsel sebagai dasar perubahan Permendagri.

“Kita diminta menunggu mediasi pemprov sambil menyiapkan dokumen-dokumen history sebelum pemekaran,” ucapnya.

Menurut Panambunan, sesuai Permendagri Nomor: 141  Tahun 2017, salah satu pasal tapal batas itu harus mengacu pada kesepakatan-kesepakatan sebelum pemekaran.

“Jadi, kami akan menyesuaikan kesepakatan sesuai history sebelum pemekaran, sehingga sesuai dengan amanat Permendagri 141 yang sudah disosialisasikan beberapa waktu lalu,” jelas Panambunan.

(agung)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here