BOLMORA, BOLMONG – Dugaan praktik pungutan liar atau pungli kembali terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bomong), tepatnya di Desa Doloduo Tiga, Kecamatan Dumoga Barat.
Kepada BOLMORA.COM, salah satu warga Desa Doloduo Tiga Icu Palilati, mengaku pada Selasa (13/6/2017) bulan lalu, istrinya yang bernama Jumriati, awalnya hendak melakukan persalinan di rumahnya dengan dibantu biang di desa setempat, namun karena dirasa sulit untuk melahirkan sang bayi, maka pihak keluarga terpaksa memanggil seorang bidan yang bertugas di Puskedes wilayah tersebut. Setelah proses perslinan selesai, oknum bidan berinisial KS alias Kur, langsung meminta biaya persalinan dan perawatan sebesar Rp1.800.000, kepada keluarga Jumriati. Tak hanya itu, keluarga juga dimintakan uang sebesar Rp2.500.000, sebagai sanksi karena tidak bersalin di Puskesdes.
“Jelas kami bertanya-tanya, kenapa harus ada sanksi dan denda seperti itu. Padahal, kami sudah membayar biaya persalinan,” ujar Icu.
Menurutnya, alasan dari sang bidan diberikannya denda tersebut karena sudah menjadi aturan bahwa wanita hamil wajib melakukan persalinan di Puskesdes atau Klinik. Kalau tidak menaati aturan maka akan dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami sama sekali tidak tahu, apakah memang aturannya seperti itu atau hanya aturan yang dibuat-buat oleh oknum bidan tersebut. Untuk itu, kami minta penjelasan agar tidak salah dalam menilai,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Doloduo Deddy Papene, saat dihubungi via WhatsApp (WA), Rabu (12/7/2017) tadi malam mengatakan, tidak ada aturan yang diberlakukan seperti itu. Apalagi ada denda yang diberikan kepada warga.
“Hari ini juga saya akan segera memangil bidan yang bersangkutan untuk mengklarifikasinya. Sebab, setahu saya tidak ada aturan seperti itu,” singkat Deddy.
Pun demikian dikatakan Sangadi Desa Doloduo III Amir Walad Bonde, yang dihubungi terpisah via telepon seluler.
Ia pun mengaku baru mengetahui masalah itu, dan berjanji akan mengusut kasus tersebut, karena ini menyangkut warga di desanya.
“Saya juga baru tau kemarin, sehingga itu saya langsung mendatangi rumah keluarga ibu yang bersalin. Sebagai pimpinan di desa, saya sangat keberatan dengan adanya kejadian ini. Terlebih ini menyangkut persoalan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tandas Amir.
Tak tanggung-tanggung, Amir berniat akan membawa masalah tersebut ke Pemkab dan DPRD.
“Saya akan segera membawa persoalan ini ke Pemkab dan Dewan. Sebab ini sudah keterlaluan. Apalagi, keluarga yang dibebankan adalah keluarga yang memiliki ekonomi di bawah,” tegasnya.(chan)
