Gubernur : Persoalan Tapal Batas Hambat Proses Pemekaran PBMR

0
338
Gubernur Sulut Olly Dondokambey
Gubernur : Persoalan Tapal Batas Hambat Proses Pemekaran PBMR
Advertisement

Gubernur : Persoalan Tapal Batas Hambat Proses Pemekaran PBMR

BOLMORA, SULUT – Untuk kesekian kalinya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, menyinggung persolan tapal batas antara sejumlah daerah di Sulut yang hingga kini tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan orang nomor satu di Sulut, pada kunjungan Safari Ramadhan sekaligus buka puasa bersama pemerintah dan masyarakat Kabuapaten Bolmut, Sabtu (02/07/2017).

Olly meminta kepada daerah-daerah yang masih bersengketa persoalan tapal batas agar segera menyelesaikannya.

“Terkait dengan masih adanya beberapa kabupaten/kota yang belum menuntaskan sengketa batas antar daerah agar segera menyelesaikannya, sehingga tertib administrasi dan pembangunan dapat segera dilaksanakan,” imbau Olly.

Beberapa persoalan tapal batas daerah yang dimaksud tersebut seperti, tapal antara batas Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Minahasa Selatan (Misesl) serta Boltim dan Minahasa Tenggara (Mitra).

“Ke semua itu agar cepat diselesaikan. Saya minta penyelesaian sengketa batas antar daerah di Sulut dapat hindari dari masalah kepentingan. Sebab, hal itu dapat menghambat proses pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR),” tegas Olly, saat diwawancarai sejumlah wartawan, uasi kegiatan buka puasa bersama.

Gubernur juga mengingatkan kepada para camat, untuk bisa menjadi ujung tombak dalam proses penyelesaian sengketa tapal batas, bukan menjadi provokator di tengah masyarakat.

“Selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah saya akan bersikap untuk menjalankan aturan sesuai dengan Permendagri 76 Tahun 2012, apabila ada kabupaten/kota yang telah difasilitasi oleh Tim Penyelesain Batas Pemprov Sulut, kemudian tidak belum juga menemui kata sepakat dalam hal penyelesaian batas daerah, maka saya akan menggunakan kewenangan sesuai yang tertuang dalam pasal 25 s/d 34 pada Permendagri tersebut,” papar Politisi PDIP ini.(gun’s)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here