BOLMORA.COM, ADVERTORIAL – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kota Kotamobagu melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada seluruh camat di Kota Kotamobagu, Selasa (21/6/2022), yang bertempat di ruang komisi.
RDP kali ini, Komisi I DRPD Kotamobagu melakukan evaluasi realisasi anggaran triwulan 1 dan 2 kepada seluruh camat se-Kotamobagu.
Anggota Komisi I DPRD Kotamobagu, Dani Ikbal Mokoginta menyampaikan dari hasil evaluasi yang dilakukan, komisi I meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu agar kedepan dapat memeberikan kuasa anggara kepada pemerintah kelurahan.
“Hal ini berdasarkan pertimbangan, dan hasil diskusi yang berlangsung selama RDP dengan pemerintah kecamatan. Kami meminta Pemkot Kotamobagu untuk kembali mengkaji dan mempertimbangkan, agar kedepan pemerintah kelurahan harus menjadi kuasa pengguna anggaran. Agar pemerintah kelurahan lebih otonom dari sisi penggelolaan anggaran, dan lebih aspiratif,” kata Dani.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar kebutuhan kelurahan bisa terlaksana dengan baik, dari sisi perencanaan pembangunan, sosial, kemasyarakatan, dan lain-lain.
“Sejak 2015, pemerintah desa sudah otonom dalam hal penggunaan anggaran, dan perencanaan program kegiatan. Maka ada problem psikolog antara sangadi dan lurah,” kata Dani.
Dani menyebutkan, hal tersebut akan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam banyak hal, salah satunya termasuk perencanaan pembangunan.
“Kalau anggaran selalu menunggu dari kecamatan, termasuk biaya operasional, Alat Tulis Kantor (ATK), dan lian-lain, nantinya akan menganggu fungsi pelayanan kepada masyarakat. Yang paling parah itu kalau ATK tidak ada, sementara pelayanan harus dilakukan. Akhirnya pelayanan akan terhambat, dan yang paling parah itu jika sampai terjadi Pungutan Liar (Pungli),” ujarnya.
(Advertorial/Redaksi)
