Kepala Desa Ini Mendukung Wacana Penghapusan Dandes

0
4947
Kepala Desa Ini Mendukung Wacana Penghapusan Dandes
Kepala Desa Bongkudai Delyanti Mamonto

BOLMORA.COM, BOLTIM – Meski banyak yang mengecam dan menyesalkan wacana pencabutan Dana Desa (Dandes), namun lain halnya dengan Kepala Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Delyanti Mamonto namanya. Ia menyatakan mendukung penuh wacana penghapusan Dana Desa (Dandes) oleh pemerintah pusat, melalui Undang-undang (UU) Nomor: 2 tahun 2020, pengganti Perppu Nomor: 1 tahun 2020.

Menurutnya, dengan dicabutnya UU Dandes oleh pemerintah pusat, maka sumber anggaran baik kegiatan infrastruktur maupun program pemerintah desa yang sebelumnya bersumber dari Dandes akan dikembalikan ke Dana Alokasi Umum (DAU).

“Jika dicabut, otomatis pengusulan infrastruktur di desa langsung ke kabupaten. Dengan begitu pula APBD akan naik. Hal ini juga bisa lebih membuat fokus kepala desa dalam pelayanan publik dan penyusunan administrasi serta data base desa,” kata Delyanti, kepada sejumlah awak media, Senin (29/06/2020).

Kepala desa yang pernah mendapat reward sebagai penata keuangan terbaik ini menjelaskan, terkait pemberdayaan desa baik padat karya, infrastruktur atau program fisik, bisa diserahkan kepada pihak teknis yang lebih berkompeten, untuk perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

“Dengan pencabutan Dandes, maka kita (Kepala Desa) tinggal mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), yang diperuntukkan operasional pemerintah desa,” terangnya.

Diketahui, UU Nomor: 2 tahun 2020 mengatur tentang Penetapan Perppu Nomor: 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19, dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang.

Pada pasal 28 UU Nomor: 2 tahun 2020 berbunyi “Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku, maka pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara, untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini.”

(Ayax Vay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here