7 Hal di Pemeritahan Jokowi-JK Dikritik SBY
Bolmora, Jakarta –Mantan Presiden dua periode (kelima dan keenam) Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudoyono, dalam agenda silahturahmi bersama jajaran Partai Demokrat di kediamannya, bertempat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016), menyampaikan kritik ke pemerintahan Jokowi-JK. Kritik tersebut disampaikannya di sela-sela sambutan refleksi Ramadhan tentang situasi kehidupan nasional saat Ini, usai mengelar buka puasa dan salat berjamaah bersama.
Dalam kesempatan itu SBY mengatakan, mengamati dan mencermati perkembangan kehidupan bangsa satu tahun terakhir ini, Partai Demokrat mencatat ada sejumlah isu penting yang harus disoroti secara jernih, terbuka dan obyektif.
“Untuk kepentingan semua, kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi sekaligus solusi yang kami sarankan. Secara ikhlas dan jujur kami juga akan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada negara, pemerintah termasuk Presiden, atas prestasi dan kebaikan yang dikontribusikan kepada bangsa dan negara kita,” kata SBY.
Sedikitnya ada tujuh hal yang dikritik. Pertama tentang situasi perekonomian nasional saat ini. Dikatakannya, Partai Demokrat melihat ada persoalan besar dalam APBN tahun 2016 ini. Dan, jika tidak segera diatasi serta dicarikan solusinya, maka negara sangat bisa mengalami gagal fiskal.
“Olehnya, pemerintah harus mencegah defisit yang melebihi batasannya. Agar secara makro ekonomi negara kita tidak divonis sebagai tidak sehat, apalagi sakit. Namun begitu, butuh kehati-hatian pula dalam menutup defisit. Jalan mudah dan pintas dengan cara menambah utang baru bukanlah solusi yang baik. Apalagi, dalam waktu kurang dari dua tahun ini, rasio utang terhadap PDB (debt-to-GDP ratio) meningkat relatif tajam,” ungkap SBY.
Menurutnya, kebijakan menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak adalah sebuah asumsi yang rapuh.
“Mungkin alternatif yang bisa dilakukan adalah pemotongan anggaran, sepanjang jumlahnya tepat dan bukan pada sektor yang akan membawa dampak negatif pada kehidupan rakyat,” imbuhnya.
Isu kedua, tentang kondisi sosial ekonomi rakyat, terutama kalangan bawah, atas lemahnya perekomian saat ini. Ketua Umum partai Demokrat ini menuturkan, kelompok ekonomi lemah saat ini memang memiliki kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, karena daya beli yang menurun. Secara statistik, terjadi penurunan pendapatan per orang dari tahun 2014 ke tahun 2015 lalu, sebesar Rp2.150.000. Sedangkan di tahun 2016 ini bisa lebih rendah lagi. Sementara, di lapangan tercermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat (household consumption). Itu sebabnya, ketika terjadi lonjakan harga daging sapi dan gula, rakyat menjerit, karena memang terasa berat bagi mereka.
“Yang pasti, kondisi ini membuat daya beli melemah. Sebab, meskipun angka pengangguran berkurang, tapi untuk mencari lapangan pekerjaan juga tidak mudah, karena sat ini banyak perusahaan-perusahaan melakukan PHK, dan tidak membuka lapangan kerja baru,” paparnya.
Isu ketiga yang dikritik adalah berkaitan dengan keadilan dan penegakan hukum. Menurutnya, rakyat akan bersuka cita dan merasa mendapatkan rasa keadilan jika penegakan hukum di negeri ini, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara tegas, adil, tidak pandang bulu dan transparan.
“Terus terang Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini tampak menurun. Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita merosot. Ingat, para penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh. Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan. Mestinya para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya, ‘takut dalam arti jangan sampai melakukan korupsi’, dan bukan penegak hukum yang justru takut kepada kekuasaan,” lugas mantan persiden yang dikenal tegas ini.
Kemudian isu yang keempat adalah tentang kedaulatan partai politik dan isu intervensi pemerintah. Isu yang kelima adalah berkaitan dengan posisi TNI dan Polri dalam kehidupan nasional.
“Mencermati perkembangan situasi akhir-akhir ini, Partai Demokrat mengingatkan agar para pemimpin di jajaran TNI dan Polri menjaga semangat reformasinya dan tidak lagi tergoda, atau mau ditarik-tarik ke wilayah politik praktis atau politik kekuasaan. Partai Demokrat juga mengamati, akhir-akhir ini banyak aktivitas TNI yang dinilai keluar dari fungsi dan tugas pokoknya,” singgung SBY.
Yang keenam adalah berkaitan dengan isu gerakan komunisme di Indonesia, dan potensi terjadinya konflik horizontal. Jika dicermati, perkembangan situasi di masyarakat luas, baik yang ada di media sosial maupun secara fisik di lapangan, Partai Demokrat cemas jika isu ini menjadi ‘bola liar’ yang berujung pada terjadinya konflik, bahkan benturan fisik secara horizontal.
“Oleh karena itu, Partai Demokrat berharap agar pihak-pihak yang kini saling berhadapan bisa menahan diri. Dal;am hal ini, pemerintah juga tidak boleh pada posisi yang membiarkan. Sikap Kepala Negara dan Pemerintah harus jelas, jangan menimbulkan kebingungan, spekulasi dan bahkan persepsi yang keliru,” pungkasnya.
Isu yang terakhir, atau ketujuh, adalah berkaitan dengan peran pers dan media masa dalam kehidupan politik dewasa ini.
“Kita semua tahu pers adalah salah satu pilar demokrasi. Kita juga tahu pers memiliki peran penting dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Pers juga harus membuka diri secara adil, tidak berpihak dan secara berimbang memberitakan dan meliput suara dan pandangan masyarakat. Jika ketiga hal itu tidak dilaksanakan, maka gugurlah jati diri dan fungsi pers sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi, serta sebagai penegak kebenaran dan keadilan,” beber SBY.
“Partai Demokrat dan saya pribadi sebagai seorang pencinta demokrasi, tercengang melihat perubahan sangat dramatis dalam dunia pers dan media masa kita. Dulu, boleh dikata tiada hari tanpa kritik dan serangan pers, baik kepada pemerintah maupun saya pribadi. Meskipun kritik dan serangan itu sering berlebihan disertai dengan sinisme yang tinggi, tetapi saya berterima kasih karena akhirnya kekuasaan yang saya miliki dikontrol secara ketat. Jika saya bisa bertahan selama 10 tahun, di tengah gencarnya serangan pers, pengamat, parlemen dan lawan-lawan politik, itu antara lain juga disumbang oleh peran pers yang kritis. Saya yakin, rakyat kita rindu terhadap pers yang peduli, kritis, adil dan berimbang, serta bertanggung jawab. Tidak harus sekeras dan seganas dulu ketika mengkritisi pemerintah dan saya sebagai Presiden, karena hal begitu sebenarnya tidak baik, tetapi absen dan nyaris diamnya pers justru membahayakan kita semua. Satu hal, orang bijak mengatakan ‘janganlah kita selalu membenarkan yang kuat, tetapi perkuatlah kebenaran,” jelasnya.
Diakhir sambutannya, SBY mendoakan Presiden Jokowi dan pemerintah agar bisa mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan dewasa ini.
“Kepada jajaran Partai Demokrat di seluruh tanah air, mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada rakyat tercinta, serta mari kita carikan solusi atas kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Semoga Allah Swt meridhoi dan menuntun perjuangan kita semua,” tutup SBY.
Dikutip dari berbagai sumber Media Siber Nasional
