Kutuk Aksi Brutalisme Aparat, Brani Minta Kapolresta Manado Mundur
Bolmora, Nasional – Nada protes bercampur kecaman menuntut keadilan menggema pasca tragedi aksi brutal yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa aksi damai Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Manado, yang menggelar demo penyampaian aspirasi perang terhadap narkoba di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Rabu (1/6/2016).
Peristiwa itupun meninggalkan bekas goresan di wajah Korps Bhayangkara di bawah kepemimpinan Kapolda Brigjen Polisi Wilmar Marpaung. Tak pelak, aksi premanisme yang diperagakan penjaga keamanan negeri terhadap para mahasiswa anti narkoba itu menambah daftar sederetan kasus kekerasan terhadap warga Sulawesi Utara (Sulut). Pun persoalan ini menyembulkan nada perlawanan dari elemen masyarakat Sulut.
Salah satu Senator Sulut Benny Ramdhani, tampaknya terpancing turut mengumandangkan nada protes terhadap aksi brutal oleh oknum penegak hukum di Sulut. Aktivis 98 ini sangat menyesalkan dua peristiwa kekerasan yang dilakukan aparat negara yang juga penegak hukum di Kota Manado selang dua hari belakangan. Di mana, prajurit Korps ‘Baju Cokelat’ melakukan pemukulan dalam penertiban aksi unjuk rasa dalam merayakan hari lahir Pancasila. Aksi ini membuat seorang mahasiswa yang tergabung dalam GMKI babak belur. Aksi yang sama juga dilakukan pada Kamis (2/6/2016). Ketua GP Ansor Sulut juga dipukuli.
“Saya mengutuk dan mengecam tindakan brutalisme aparat. Sangat disesalkan aparat negara yang hidupnya bergantung dari uang rakyat, kemudian mempertontonkan aksi premanisme dan brutalisme terhadap rakyatnya sendiri,” tegas Benny, via seluler, Kamis (2/6/2016) tadi malam.
Ditegaskan Brani sapaannya, hal seperti ini tidak bisa ditolerir atau dibenarkan dari sudut pandang mana pun. Apalagi jika bicara tugas dan fungsi aparat negara. Kedua peristiwa ini harus ada yang bertanggung jawab, karena ada falsafah prajurit mengatakan ‘Tidak ada prajurit yang salah kecuali pemimpin atau komandan’. Maka itu, Kapolresta Manado adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap dua peristiwa kekerasan itu.
“Dia benar-benar masuk ke Manado membawa masalah. Dia tidak paham sosiokultur orang Sulut,” kata Benny.
Aksi kekerasan itu menurutnya, menggambarkan bahwa Kapolresta Manado tidak satu garis dengan Kapolda. Ini dapat dilihat dari penaganan kasus selama ini di masyarakat yang dilakukan Kapolda Marpaung, masih positif. Bahkan, Polda Sulut dapat penghargaan sebagai Polda terbaik se-Indonesia.
“Jadi jelas, kehadiran Kapolresta Manado ini jadi musibah bagi rakyat Manado. Pertama, dia tidak paham sosiokultural penanganan masalah kemasyarakatan khususnya terkait unjuk rasa. Kedua, dalam operasi di lapangan, Kapolresta tidak linear atau sejalan dengan sikap dan pola pendekatan Kapolda Sulut,” ulasnya.
Brani meminta dengan tegas agar Kapolresta Manado AKBP Suprayintno mundur dari jabatannya.
“Kapolda juga harus bertanggung jawab mencopot Kapolresta dan Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Manado, serta menghukum seberat-beratnya aparat pelaku tindakan tak beradab itu. Saya mengangap, arogansi kekerasan yang dipertontonkan aparat keamanan itu adalah cara-cara primitif yang dilakukan oleh orang-orang primitif di zaman primitif. Ini era reformasi. Semua mental buruk warisan era orde baru tidak boleh lagi hidup di kepala para penyelenggara negara atau aparat penegak hukum,” ulasnya.
Senator vokal asal Sulut ini juga mengingatkan agar budaya malu harus ditanamkan dalam kepala aparat penegak hukum. Bahwa halnya, hidup mereka dibiayai oleh masyarakat.
“Jadi budaya malu kalau gaji kita dibayar oleh rakyat, hidup kita ditanggung oleh rakyat, seragam yang kita pakai dibiayai dari uang rakyat, harus ada dalam kepala para penyelenggara negara atau aparat penegak hukum. Kalau rasa malu itu tidak ada maka yang keluar itu arogansi dan kesewenang-wenangan. Cara berfikir primitif seperti ini-lah yang harus diproses dengan revolusi mental,” cetusnya.
Bang Benny begitu dia disebut, mengaku paham betul tugas fungsi aparat negara. Selain itu,dia tahu persis mereka hidup dari uang rakyat. Olehhnya, aksi kekerasan itu disebutnya sangat menjijikkan.
“Ini akan lebih merusak citra institusi kepolisian di mata masyarakat. Jadi untuk apa Kapolresta itu dipertahankan,” tandasnya.
Atas peristiwa yang disebunya menjijikkan dan memalukan itu, Brani bernazar korban bukan hanya akan jatuh dari masyarakat. Hal yang sama juga akan dialami oknum-oknum di balik tindakan kekerasan itu.
“Saya bernazar. Kalau kemarin dan hari ini masyarakat yang jadi korban, ke depan harus ada yang jadi korban dari pihak pelaku. Kita akan bawa kasus ini sampai ke Kapolri,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) GP Ansor Pusat, Brani telah berkoordinasi dengan pimpinan pusat untuk menyeret kasus ini ke Kapolri.
“Selain itu sebagai Wakil Ketua Komite I DPD-RI, kasus ini akan dibawa dalam rapat resmi dengan Kapolri,” bebernya.
Brani juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolda Sulut, yang berjanji akan menelisik apa dasar dan alasan aksi itu dilakukan. Bahkan menyisipkan pesan jika Kapolresta Manado diberikan waktu 2×24 jam untuk meminta maaf kepada rakyat. Tapi, tuntutan mundur tetap jadi prioritas.
“Saya sudah koordinasi dengan Kapolda dan dia bilang akan ngecek soal kasus ini. Selain itu, Kapolresta Manado diminta harus minta maaf dan mundur. Kalau tidak, selaku Waketum Ansor, saya akan instruksikan seluruh kekuatan Ansor-Banser Sulut untuk mendatangi Polresta Manado, meminta pertanggung jawaban Kapolres,” pungkasnya.(gnp)
