BOLMORA.COM,SULUT – Komisi I DPRD Sulawesi Utara menyoroti minimnya laporan realisasi anggaran pada sejumlah program pemberdayaan masyarakat saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut, Selasa (19/5/2026).
Sorotan tersebut mencuat ketika Anggota Komisi I DPRD Sulut, Hillary Julia Tuwo, mempertanyakan belum tercantumnya realisasi anggaran pada program pemberdayaan lembaga yang memiliki pagu mencapai Rp2,6 miliar.
Dalam rapat evaluasi capaian program Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Ketua Komisi I Braien Waworuntu itu, Hillary menilai data yang disampaikan Dinas PMD belum menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Untuk kegiatan satu sampai empat mungkin realisasinya sudah ada. Tapi khusus program pemberdayaan lembaga ini, saya lihat belum ada realisasinya. Angkanya masih Rp2,6 miliar dan di bagian realisasinya belum dicantumkan,” ujar Hillary.
Politisi PSI tersebut mempertanyakan apakah program yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti Posyandu dan PKK, memang belum berjalan atau hanya terkendala pembaruan data administrasi.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PMD Sulut, Novita Lumintang, mengakui adanya keterlambatan pembaruan data dalam laporan yang diserahkan kepada DPRD.
Menurut Novita, data yang digunakan dalam laporan tersebut ditarik hingga 31 Maret 2026, sehingga sejumlah kegiatan yang telah berjalan pada April belum tercantum dalam realisasi anggaran.
“Izin Bu, mungkin kami memang belum update. Data ini ditarik per 31 Maret sehingga realisasi kegiatan bulan April belum terbaca. Padahal sudah ada tiga kegiatan yang berjalan, yakni dua kegiatan PKK dan satu kegiatan Posyandu,” jelas Novita.
Ditambahkannya, untuk program Posyandu tahun 2026 dialokasikan anggaran sebesar Rp400.031.000 yang diperuntukkan bagi masyarakat di 15 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp130 juta digunakan untuk penyediaan susu dan makanan sehat bagi lansia, bayi, serta ibu menyusui.
“Sebagian besar bantuan sudah diserahkan saat kegiatan halalbihalal Ramadan pada Maret lalu, dan seluruhnya terealisasi pada April bersamaan dengan pelaksanaan rapat kerja daerah,” katanya.
Selain itu, Dinas PMD juga mengalokasikan Rp100 juta untuk penyelenggaraan kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat provinsi serta pertemuan yang melibatkan 15 kabupaten/kota.
Sementara untuk program PKK, Novita menyebut sejumlah kegiatan telah dilaksanakan sejak April dan dipusatkan di Hotel Luwansa dengan melibatkan pengurus PKK tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Terkait bantuan masyarakat, semuanya sudah disalurkan sesuai petunjuk dan arahan ke beberapa kabupaten/kota. Untuk rincian lengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis,” tambahnya.
Menutup rapat, Koordinator Komisi I DPRD Sulut, Royke Anter, meminta Dinas PMD segera memperbarui data administrasi agar laporan yang disampaikan kepada DPRD selaras dengan realisasi program di lapangan.
Menurutnya, sinkronisasi data menjadi penting agar proses pengawasan dan evaluasi anggaran dapat berjalan lebih efektif serta tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pembahasan kinerja perangkat daerah. (*/Jane)
- Disinyalir Hillary ‘Digantung’ Nasdem, Demokrat Tunggu Kepastian
- Hillary dan Cherish, Anak-Anak Milenial yang Berani Turun di Kancah Politik Nasional
