Rakor Bersama Media, Kenly Poluan Ungkap Tantangan Berat Penyelenggara Hadapi Pilkada 2024
Tugas berat kita kan dan menjadi beban bersama bagaimana pemilu dan sekarang ini pilkada menghasilkan apa yang kita sebut dengan demokrasi yang substansial
BOLMORA.COM, SULUT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara selama tiga hari melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) bersama media dalam rangka Peliputan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara.
Pelaksanaan rakor yang dimulai sejak tanggal 26 hingga 28 Mei 2024 ini dibuka secara langsung Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan.
Disambutan, yang pernah menjadi Komisioner Bawaslu Sulut ini ungkap tantangan dan tugas berat penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada.
“Tugas berat kita kan dan menjadi beban bersama bagaimana pemilu dan sekarang ini pilkada menghasilkan apa yang kita sebut dengan demokrasi yang substansial, demokrasi yang lebih berkualitas. Masyarakat dapat memilih secara lebih baik di pemilu dan pilkada. Masyarakatnya lebih rasional dalam menentukan pemimpinnya dan para calon bisa mengorganisir dukungan sesuai dengan ketentuan. Nah itu kan yang menjadi tugas berat besar bagi kami sebagai penyelenggara. Kita harus mencari solusi secara bersama,” ungkap Kenly di rakar.
Lanjut Kenly, di tengah situasi politik saat ini baik lokal hingga internasional secara evaluasi melihat proses pemilu demokrasi semakin lama semakin bermasalah.
“Terutama terkait menghadirkan keadilan dan kontestasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri,” ucap Kenly.
Walaupun ini merupakan tantangan berat bagi penyelenggara dalam menciptakan pemilu/pilkada yang berkualitas, dengan melihat begitu banyak persoalan yang terjadi di lapangan kata Kenly harus melakukan terobosan-terobosan baru.
“Setidaknya kita menjadi oase dalam situasi sistem pemilu dan pilkada yang kita semua tahu bersama banyak sekali masalah-masalah terkait menghadirkan demokrasi yang substansial atau pemilu yang berkeadilan,” ucapnya.
Kenly juga menyentil terkait biaya Pilkada di tingkat provinsi.
“Saya sudah bilang sama teman-teman di kabupaten/kota bahwa biaya pilkada di tingkat provinsi sulawesi utara itu besar sekali. Dihitung pilkada tingkat provinsi dan 15 kabupaten/kota ada sekitar Rp.400 miliar. Nah, itu bagaimana secara bersama-sama provinsi, kabupaten/kota dan stakeholder termasuk media menjawab masalah-masalah yang kita semua sudah tahu,” tandasnya.
Diketahui, turut hadir di rakor itu yakni Komisioner lainnya seperti, Salman Saelangi, Meidy Tinangon, Awalludin Umbola (secara virtual), Sekretaris KPU Sulut dan jajaran juga awak media.
(Jane)
