Kabupaten Bolsel Raih WTP Ketujuh Kali Berturut-turut

0
Kabupaten Bolsel Raih WTP Ketujuh Kali Berturut-turut
Foto Bersama Bupati dan Wabup, Asisten III, Kaban Keungan usai penerimaan LHP di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut

BOLMORA.COM, MANADO – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru, bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, menghadiri penyerahan serentak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, yang bertempat di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (3/5/2021).

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi, terus mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tidak berpuas diri dengan opini WTP, karena WTP adalah kewajiban, bukanlah prestasi.

“Ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah,” ujarnya.

Dikatakan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana, pemerintahan yang baik sudah seharusnya menyajikan manajemen pemerintahan yang akuntabel dan transparan. 

“Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Iskandar Kamaru menyampaikan, dalam mewujudkannya Pemkab Bolsel terus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan. 

“Antara lain, penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan,” ungkapnya.

Lanjutnya, laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas publik Pemerintah Kabupaten Bolsel atas pengelolaan keuangan, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK itu sendiri didasarkan pada empat kriteria.

“Yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan atau disclosure, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektifitas sistem pengendalian internal pemerintah. Sehingga kualitas laporan keuangan suatu pemerintah daerah secara umum tergambar dari opini yang diberikan oleh BPK” imbuhnya.

Bupati juga mengungkapkan, rasa syukur atas perairan WTP ini.

“Alhamdulillah, dengan komitmen yang konsisten, Pemkab Bolsel dapat kembali meraih predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah dari BPK, yaitu opini WTP ketujuh kalinya secara berturut-turut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penyerahan LHP turut dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Sekprov Sulut Edwin Silangen, Ketua DPRD Sulut, serta bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota se-Sulut.

Turutjuga mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Bolsel, Ketua DPRD Arifin Olii dan Sekda Marzanzius Arvan Ohy, Asisten III Pemkab Bolsel Rikson Paputungan, Inspektur Daerah, Kaban Keuangan, dan Kabag Protokol.

(Nanda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here