KPU Bolmong Tolak Tandatangani NPHD Pilkada 2017

0
Advertisement

KPU Bolmong Tolak Tandatangani NPHD Pilkada 2017 

Bolmora – Bolmong

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tidak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Bupati Bolmong Salihi B. Mokodongan. Pasalnya, dana yang akan dihibahkan untuk penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 itu, sangat jauh dari usulan dan hasil pertemuan beberapa waktu lalu, yakni sebesar Rp25.874.847.200. Sementara yang tercantum dalam draf NPHD anggaran Pilkada sebesar hanya Rp19 Miliar.

“Jelas kami menolak untuk menandatanganinya, karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan hasil pembahasan antara KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda Bolmong, pada 17 Mei lalu,” kata Ketua KPU Bolmong Fahmi Gazali Gobel, melalui rilis yang dikirimkan ke email redaksi Bolmora.com, Minggu (22/5/2016) malam.

Menurut Ami sapaan akrabnya, dalam pembahasan tersebut, usulan rincian kebutuhan biaya (RKB) dari KPU sebesar Rp.25 874 847 200, dan dihadapan TAPD yang dipimpin Asisten I Setda Bolmong Kress Kamasaan, KPU telah menjelaskan seluruh penggunaan anggaran terkait dengan tahapan Pilkada Bolmong, mulai 30 April 2016 hingga April 2017, sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2017. Saat itu, TAPD tidak lagi mempersoalkan jumlah yang dibutuhkan KPU Bolmong. Hanya saja TPAD meminta waktu karena masih akan dibicarakan lagi soal panambahan dananya, akan diplot di tahun anggaran mana.

“Alasan TAPD, ketersediaan anggaran Pilkada untuk KPU Bolmong di APBD 2016 baru Rp19 Miliar. Nah, yang jadi pertanyaan kami, apakah selisih kekurangan akan dianggarkan di APBD 2016 dengan melakukan pergeseran di APBD Prubahan 2016 atau di APBD induk 2017 nanti,” ujarnya.

Fahmi menambahkan, sesuai arahan dari KPU Sulut, KPU Bolmong jangan ambil resiko bila anggaran yang dituangkan dalam NPHD tidak sesuai dengan kebutuhan Pilkada.

“Sehingga itu, kami akan menyerahkan masalah ini ke KPU-RI, untuk mencarikan solusi. Padahal, Pemda wajib memfasilitasi Pilkada secara tuntas sesuai kebutuhan penyelenggaran Pilkada,” tambah Fahmi.

Dari informasi yang diperoleh tim Bolmora.com, penandatanganan yang dilaksanakan di lantai dua kantor Bupati Bolmong, Minggu (22/06/2016), oleh pihak Pemda Bolmong, tanpa memberi konfirmasi kepada KPU besaran yang dituangkan dalam draf NPHD. Namun, secara tiba-tiba diundang untuk menghadiri penandatangan melalui short message service (SMS) dari Kabag TUP Pemda Bolmong. Terkejutnya pihak KPU Bolmong, saat pembacaan draf NPHD yang akan ditandatangani oleh kedua pihak, antara Ketua KPU Bolmong dan Bupati Bolmong, hanya mencantumkan besaran angka Rp19 Miliar. Otomatis, pihak KPU menolak menandatanganinya, karena tidak sesuai dengan kebutuhan.

Ketua Divisi Perencanaan, Anggaran dan Logistik KPU Bolmong Lilik Mahmudah mengatakan, ini adalah bentuk ketidak seriusan Pemda dalam menganggarkan Pilkada. Padahal, pihaknya telah berulang kali menyurat ke Pemda dan DPRD terkait kebutuhan Pilkada. Tapi secara sepihak, Pemda hanya memberikan anggaran Rp19 Miliar.

“Sementara, dalam hitungan kami (KPU Bolmong, red), anggaran tersebut hanya bisa digunakan dalam beberapa tahapan dan berakhir di bulan November 2016. Nah, untuk pembiayaan bulan Desember hingga hari pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 nanti, menggunakan anggaran dari mana,” pungkas satu-satunya personel KPU perempuan ini.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis dan Hukum KPU Bolmong Rully Halaa, mengatakan, pihak KPU Bolmong akan  melaporkan hal ini ke KPU-RI melalui KPU Provinsi Sulut. Karena batas penandatanganan NPHD sesuai Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2016, hanya sampai 22 Mei.

“Untuk selanjutnya menjadi kewenangan KPU-RI, apakah Pilkada ditunda atau bagaimana,” terang Rully.(gm)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here