BOLMORA.COM,SULUT – Upaya membenahi tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Utara memasuki babak baru. Polda Sulut bersama DPRD Sulut, Pertamina, Hiswana Migas, dan sejumlah instansi terkait memperkuat sinergi guna mengatasi antrean panjang di SPBU serta menekan berbagai potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Polda Sulut, Selasa (9/6/2026).
Pertemuan ini secara khusus membahas berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, termasuk dugaan penyalahgunaan barcode subsidi oleh oknum tertentu.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut, Pricylia Rondo, memberikan apresiasi atas langkah proaktif Polda Sulut yang menginisiasi pertemuan lintas sektor tersebut.
Menurutnya, kehadiran seluruh pemangku kepentingan menunjukkan keseriusan bersama untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
“Kami sangat mengapresiasi Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta jajaran yang telah menginisiasi pertemuan ini. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan menjadi langkah konkret yang akan kami kawal bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Pricylia.
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi melalui pemantauan intensif dalam beberapa pekan ke depan.
Komisi II DPRD Sulut juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana operasi gabungan yang akan turun langsung ke lapangan guna memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan.
Pricylia menegaskan, DPRD Sulut mendukung komitmen aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan.
“Tidak ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun. Siapa saja yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM subsidi harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, FX Winardi Prabowo, mengungkapkan bahwa pengawasan akan diperkuat dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat.
Ia menyebut masih ditemukan sejumlah modus penyalahgunaan barcode subsidi, mulai dari praktik jual beli barcode hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi menghambat penyaluran subsidi kepada masyarakat yang berhak.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan distribusi BBM subsidi di Sulawesi Utara dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran. Langkah pengawasan yang diperketat juga diharapkan mampu menekan praktik penyimpangan sekaligus memastikan manfaat subsidi pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
- Pemkot Kotamobagu Imbau Masyarakat Pengguna BBM Bersubsidi Untuk Segera Daftar
- Masuk Pemda Boltim Harus Scan Barcode PeduliLindungi
