Ini yang Dipaparkan Bupati Iskandar Kamaru Saat Rapat Paripurna Bersama DPRD Bolsel Melalui Vicon

0
265
Ini yang Dipaparkan Bupati Iskandar Kamaru Saat Rapat Paripurna Bersama DPRD Bolsel Melalui Vicon
Rapat Paripurna DPRD Bolsel dalam rangka penyampaian LKPj Pemerintah Daerah tahun anggaran 2019, dengan menggunakan video confenrence

BOLMORA.COM, BOLSEL Senin (27/4/2020), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) bersama Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Bolsel (Bolaang Mongondow Selatan) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) kepala daerah tahun anggaran 2019.

Pada rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii ini, menggunakan video conference, dan digelar di dua tempat berbeda, yakni  di gedung DPRD Bolsel dan rumah dinas bupati, juga diikuti secara virtual oleh Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, Sekda Marzanzius Aravan Ohy, para anggota DPRD Bolsel, Sekretaris DPRD Bolsel, para Asisten Setda dan para kepala SKPD, melalui aplikasi zoom di kantor masing masing.

Adapun teknis pelaksanaan tetap mengikuti SOP kesehatan pencegahan Covid-19, yakni dengan menerapkan Social Distancing serta Physical Distancing, dengan menggunakan protokol pendukung kesehatan lain, seperti mencuci tangan dengan sabun, handsanitizer dan menggnakan masker.

Pada kesempatan itu, Bupati Iskandar Kamaru memaparkan berbagai capaian yang diperoleh Pemkab Bolsel selama tahun 2019, dan tahun berjalan. Mulai dari setor pendapatan, peningkatan ekonomi dan banyak hal lainnya.

Baca:

Selain itu, bupati juga menyampaikan perkembangan Kabupaten Bolsel selama tahun 2019 dari sektor kinerja makro.

Menurutnya Indeks Pembagunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak.

“Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya, dan aspek ekonomi. Untuk pencapaian IPM Kabupaten Bolsel dalam tahun terakhir relatif cukup baik. Pada tahun 2017 IPM Kabupaten Bolsel menyentuh angka 64,05 persen, dan naik menjadi 64,49 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 65,28 persen,” ungkap Iskandar.

Lanjutnya, angka kemiskinan menjadi faktor yang terus diupayakan menurun sebagai salah satu indikator pembangunan.

“Angka kemiskinan di Bolsel terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jika dilihat dari capaian tiga tahun terakhir, tercatat angka kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 14,85 persen, turun menjadi 14,16 persen pada tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 0,56 persen, yakni diangka 13,60 persen,” sebunya.

Dikatakan, angka angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang memiliki pekerjaan. Namun, yang tidak bekerja dan pengangguran dari total penduduk usia kerja di tahun 2019 lebih dari setengah penduduk Bolsel, termasuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka Bolsel di tahun 2019 mencapai 4, 79 persen. Sehingga, persentase bekerja terhadap angkatan kerja mencapai 95,21 persen.

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan gambaran kenaikan nilai tambah yang dicapai oleh suatu daerah pada tahun tertentu. Selanjutnya, laju pertumbuhan ekonomi Bolsel pada periode tahun 2015- 2019 terlihat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

“Di tahun 2019, perekonomian Bolsel tumbuh sebesar 6,43 persen. Meskipun perekonomian tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun 2018, akan tetapi angka tersebut mampu melampaui target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, yakni sebesar 6,40 persen,” jelas Iskandar.

Adapun dari segi pendapatan per kapita melaui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku Kabupaten Bolsel tahun 2019 mencapai Rp2,08 triliun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp1,32 triliun, di tahun 2019.

“Jika dilihat menurut lapangan usaha, maka penyumbang PDRB terbesar adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai sekitar 38,21 persen. Hal Ini dapat dipahami karena mayoritas penduduk Bolsel masih mengandalkan sektor pertanian. Selain itu, lapangan usaha yang memiliki sumbangan terbesar dalam PDRB sektor konstruksi, yakni sebesar 15,07 persen serta administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar 11,52 persen. Sehingga, ketimpangan pendapatan (ratio gini) indeks ratio Kabupaten Bolsel berada pada angka 0,33 persen. Artinya, ketimpangan pendapatan penduduk Bolsel masih berada pada kategori sedang,” terangnya.

Dari sektor keuangan, yakni PAD (Pendapatan Asli Daerah), dengan target sebesar Rp16.522.188.475, dengan realisasi Rp18.049.669.248, atau 91,53 persen. Komponen lain pendapatan daerah yang sah tercatat, target sebesar Rp92.924.137.340, dengan realisasi Rp93.506.523.625, atau  99,38 persen. Sementara, untuk Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Bolsel sebesar Rp478.368.191.022, dari target yang ditetapkan sebesar Rp477.544.028.397, atau 99,82 persen.

“Dengan demikian kita bisa melihat bahwa, pendapatan daerah Bolsel masih mengandalkan anggaran dari dana perimbangan sebesar 80,75 persen. Pendapatan daerah yang sah sebesar 14,08 persen. Sedangkan pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sebesar 3,06 persen,” kata Iskandar.

Dari sisi pengelolaan belanja daerah, belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 sebesar Rp289.236.446.311,47, dengan realisasi sebesar Rp281.071.458.230, atau 97,18 persen. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp322.277.785.203, dengan realisasi Rp302.326.192.704, atau 93,81 persen.

Untuk alokasi belanja tidak langsung digunakan antara lain, untuk belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS, serta belanja penerimaan lainnya untuk pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Sementara alokasi belanja langsung digunakan antara lain, untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, menampaikan apresiasi kepada bupati, yang telah menyampaikan LKPj tahun anggaran 2019.

Dikatakan, dengan adanya keberhasilan yang dicapai Pemkab Bolsel, diharapkan agar terus ditingkatkan untuk mewujudkan berbagai harapan dan keinginan rakyat Bolsel.

“Menjadi tanggung jawab kita bersama, untuk senantiasa menjaga kemitraan yang harmonis dan kolaborasi serta kontribusi yang baik, sebagai perwujudan dan tanggung jawab dalam mengemban amanah rakyat, tentunya demi kepentingan daerah yang kita cintai. Selanjutnya, DPRD Bolsel akan membentuk panitia khusus (Pansus) LKPj kepala daerah tahun 2019,” pungkas Arifin.

(*/Gnm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here