Wakil Walikota Kotamobagu : Triwulan Tiga Sudah Harus 100 Persen

0
787
Wakil Walikota Kotamobagu
Wakil WaliKota Kotamobagu, Drs Hi Jainudin Damopolii
Advertisement

Wakil Walikota Kotamobagu : Triwulan Tiga Sudah Harus 100 Persen

Bolmora.com – Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu akhirnya menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPPDT), dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) kepada camat se Kota Kotamobagu.

Penyerahannya sendiri dilakukan oleh Wakil WaliKota Kotamobagu, Drs Hi Jainudin Damopolii, Rabu (27/4) kemarin, di aula Sekretariat Daerah (Setda) Kotamobagu.

SPPDT ini merupakan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat di 33 desa dan kelurahan.

Kepala DPPKAD Pemkot, Rio Lombone SSTP mengatakan, jika Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menjadi besaran dalam penarikan PBB saat ini masih mengacu pada NJOP Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

“Ke depan, kita akan melakukan pengkajian sendiri untuk besaran NJOP. Kita akan mengacu per zonasi. Jadi tidak akan menggunakan lagi NJOP dari KPP Pratama,” ungkap Rio.

Wakil Wali Kota, Drs Hi Jainudin Damopolii menantang para Sangadi dan Lurah se Kotamobagu untuk bisa mencapai angka 100 persen pada triwulan ketiga tahun 2016 ini. Hal ini diutarakan Jainudin, mengingat penyerahan SPPDT dan DHKP yang masih menyisahkan waktu yang cukup panjang.

“Kita jangan menggunakan selambat-lambatnya. Kita seharusnya secepat-cepatnya untuk menarik PBB ini. Esok sudah bisa disebarkan kepada masyarakat SPPDT ini. Kalau tahun lalu, pencapaiannya hanya sampai delapan puluh persen, bisa saja dikarenakan waktu penyerahan SPPDT diserahkan pada bulan Juni. Tapi kali ini, di triwulan tiga sudah bisa capai seratus persen,” tegas Jainudin.

Jainudin pun meminta agar para Sangadi dan Lurah dapat menginventarisir objek pajak yang belum tercover. Misalnya, objek pajak berupa lahan milik pemerintah provinsi, dan Pemkab Bolmong.

“Harus dilakukan pendataan objek pajak mana saja yang belum masuk. Lalu dilaporkan. Lakukan pendekatan dengan objek pajak ini,” tambah Jainudin.

Ada pun tantangan lainnya, Jainudin meminta agar seluruh Sangadi dan Lurah bersiap untuk menghadapi ketambahan wilayah Kota Kotamobagu.

“Terinformasi dari Bagian Tapem, luas wilayah kita akan bertambah. Nah, masing-masing Sangadi dan Lurah harus memperhatikan itu. Ketambahan satu kilometer saja, itu ada seratus hectare lahan yang bisa diambil PBB-nya,” tambah Jainudin.

Sementara itu, menindaklanjuti instruksi Wakil Wali Kota, pemerintah kecamatan Kotamobagu Barat (Kobar) dan Kotamobagu Selatan (Kosel) memasang target pencapaian sebelum memasuki bulan Suci Ramadhan dan Lebaran harus berada di angka 15 persen.

“Tidak etis kita menagih saat masyarakat tengah beribadah. Kita harus memamfaatkan bulan Mei ini untuk mengejar PBB. Minimal sudah tercapai 15 persen,” ungkap Camat Kosel, Anas Tungkagi yang diaminkan Camat Kobar, Nasli Paputungan.

Untuk diketahui, jumlah SPPDT yang dicetak oleh DPPKAD melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PBB-P2 sebanyak 29966 lembar, atau bernilai Rp 2.897.060.000. (ym/gm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here