DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna LKPJ 2025, Gubernur Yulius Selvanus Tegaskan “Disiplin Tak Bisa Ditawar!”
BOLMORA.COM,SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE, Rabu (25/3/2026) di ruang rapat paripurna.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut,dr.Fransiscus Andi Silangen dan didampingi tiga pimpinan lain yaitu, Michaella Paruntu,Royke Anter dan Stella Runtuwene.
Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 oleh Gubernur, bukan hanya soal pencapaian, tetapi juga sikap dalam birokrasi pemerintahan.
Menurut Gubernur, berbagai keberhasilan pembangunan di Bumi Nyiur Melambai memang patut diapresiasi, namun, tidak harus serta merta menjadi puas diri.
Disiplin birokrasi tegas Gubernur adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
“LKPj ini adalah cermin kerja kita bersama. Apa yang kita capai adalah hasil gotong royong, tapi yang belum tercapai adalah tanggung jawab kita untuk segera diselesaikan,” tegas Gubernur di rapat paripurna.
Gubernur menekankan bahwa pembangunan bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah kolaborasi seluruh elemen masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang menuntut keseriusan dan percepatan penyelesaian.
Gubernur juga secara lugas menentang alasan klasik yang kerap muncul dalam pemerintahan, seperti keterbatasan fiskal dan tekanan global. Baginya, tantangan tersebut tidak boleh menjadi pembenar bagi stagnasi.
Sebaliknya, pemerintah daerah harus tetap adaptif dan agresif dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Peringatan keras turut disampaikan kepada seluruh jajaran birokrasi, dimana disiplin, loyalitas, dan integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Kita tidak sedang membangun proyek semata. Kita sedang membangun peradaban. Kalau birokrasi lemah, maka harapan masyarakat ikut runtuh,” ujar Gubernur dengan nada serius.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa ke depan evaluasi internal pemerintahan akan semakin ketat. Tidak ada ruang bagi aparatur yang bekerja setengah hati, apalagi di tengah meningkatnya tuntutan publik yang kian kritis.
Meski menyampaikan kritik tegas, Gubernur tetap memberikan apresiasi kepada unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta DPRD Sulut yang dinilai berhasil menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan sepanjang tahun 2025.
Stabilitas tersebut, menurutnya, merupakan fondasi penting bagi kesinambungan pembangunan daerah.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk tidak terjebak pada euforia capaian semata. Ia menegaskan bahwa kerja hari ini adalah investasi bagi generasi mendatang.
“Kerja keras hari ini bukan untuk kita saja. Ini adalah investasi untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai kita meninggalkan beban, tapi warisan yang membanggakan,” tandasnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri anggota DPRD dan Plt. Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen dan jajaran. Rapat itu juga dihadiri langsung Wakil Gubernur DR.Victor Mailangkay, Plt Setda Pemprov Sulut, Denny Mangala dan jajaran pemprov Sulut. (Jane)
- DPRD Bolmong Gelar Paripurna Penyampaian LKPj Tahun Anggaran 2017
- Paripurna LKPJ Batal, Bupati Yasti Tegaskan Paripurna Kadaluarsa
- DPRD Bolmong Gelar Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018
- DPRD Kota Kotamobagu Paripurnakan LKPJ Wali Kota Kotamobagu Tahun 2020
