BOLMORA.COM, BOLMONG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bolmong mendapat apresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal Monitoring Center For Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegah (Korsupgah) tahun 2020. Dinas MPTSP Bolmong jadi terbaik pertama di Sulawesi Utara (Sulut) dan 10 besar se-Indonesia, sebagai instansi pelayanan.
Untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia, ada delapan fokus yang dilihat KPK untuk Korsupgah, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, PTSP, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset saerah.
Untuk PTSP, KPK memberi nilai 100 kepada Dinas PMPTSP Bolmong pada pelayanan tahun 2020, karena mampu memenuhi informasi yang diminta KPK melalui Korsupgah
Nilai tersebut meningkat dari tahun 2019 dengan angka 99. Sehingga, 2 tahun berturut turut Dinas PMPTSP Bolmong mampu menempati peringkat pertama terbaik di Sulut, serta masuk dalam 10 besar Nasional.
Kepala Dinas PMPTSP Bolmong Fyfiannie Ismayanty, membeberkan usaha yang dilakukan sehingga mampu mencapai nilai 100.
“Kami mampu memenuhi semua persyaratan yang diminta. Setelah kami kirim dokumen yang diminta dan kemudian ada yang kurang, kami langsung follow up. Bahkan setelah mengirim kembali berkas, kami minta ke Korsupgah kalau ada yang kurang tolong diberikan petunjuk. Artinya, kami sangat proaktif,” ungkap Fyfiannie.
Menurutnya, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi hingga mendapatkan penilaian yang sangat memuaskan tersebut.
“Banyak sekali item-item penilaian yang harus dipenuhi. Kalau tidak sabar, tentu tidak dapat nilai. Pernah juga nilai sudah 65, tiba-tiba ada data tambahan baru, malah jadi O. Pokoknya, kami lakukan sampai persyarat mampu dipenuhi hingga tuntas,” paparnya.
Liputan: Agung
Editor: Gunady
