BOLMORA, BOLMONG – Terhitung sudah dua minggu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) berada di lingkungan Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong), namun data yang diperlukan hampir mencapai 100 persen. Hal itu sebagaimana dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang, saat memimpin apel Korpri, Senin (19/2) pagi tadi.
Kendati demikian masih ada beberapa instansi yang belum melengkapi dokumen.
“Saya ingatkan kembali, masih ada beberapa yang belum melengkapi dokumen. Mungkin yang bersangkutan tidak berada di tempat atau sedang berhalangan,” ujarnya.
Tahlis juga mengatakan, progres yang di sampaikan oleh BPK dari tahun sebelumnya sudah sangat luar biasa, yang dilaksanakan oleh SKPD.
“Saya harapkan agar dipertahankan, karena nanti temuan hasil audit dari pengelolaan keuangan di tahun 2017, tergantung pada kita sekalian. Kalau kita memasukkan data yang lengkap, maka saya yakin dan percaya tidak ada temuan yang akan didapatkan di setiap istansi,” imbuhnya.
Mantan Sekda Bolsel dan Sekkot Kotamobagu ini menegaskan, jika BPK meminta untuk konfirmasi agar segera hadir, dan jika diminta memasukkan data maka harus segera dimasukkan.
“Minggu ini, BPK sudah mulai turun di lapangan, mohon didampingi. PPK, PPTK, dan bendahara pada tahun 2017 tolong mendampingi BPK, dan jika melibatkan pihak ketiga, tolong hubungi pihak ketiga, karena mereka yang paling mengetahui tentang seluk beluk terkait pemeriksaan fisik,” pinta Tahlis.
Ia juga mengingatkan, jangan sampai pemeriksaan sudah selesai, dan LHP sudah dipublis baru ada pihak yang keberatan.
“Kalau LHP sudah diserahkan, tidak boleh lagi banyak komentar dan harus menindaklanjuti temuan BPK, yaitu bayar TGR,” tegsanya.(agung)
