Pj Sekdaprov Sulut Hadiri Raker Evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah Daerah Secara Virtual

0
287
Rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian
rRapat kerja secara virtual sedang bwrlangsung
Advertisement

BOLMORA.COM, SULUT – Bertempat di Ruang Command Center Kantor Gubernur Sulut, Penjabat (Pj) Sekdaprov Sulawesi Utara Asiano Gammy Kawatu mengikuti rapat kerja (Raker) secara virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (24/1/2022).

Rapat virtual yang dipusatkan dari Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta yang turut dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Firli Bahuri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, serta para Kepala Daerah, Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia tersebut, dalam rangka Evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah Daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian membeberkan sejumlah poin, utamanya terkait penanganan tindak pidana korupsi. Menurutnya, tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Karena dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan ASN akan ikut meningkat,” ujarnya.

Mendagri mengatakan korupsi bukan hanya tindak pidana sebagaimana yang diterangkan pada undang-undang. Jauh dari itu, korupsi disebutnya merupakan kejahatan yang merampas hak rakyat, bahkan hak asasi manusia.

Terkait fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK kepada berbagai pihak, termasuk kepala daerah belakangan ini, Mendagri mengingatkan tentang bahaya tindak pidana korupsi.

“Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain dampaknya ada pada individu yang bersangkutan, tapi juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.

Terakhir, kepada para kepala daerah maupun perwakilan yang turut serta dalam rapat tersebut, Mendagri mengimbau agar mengoptimalkan program Digitalisasi E-Katalog dan Toko Daring pada Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa seraya memberi perhatian yang baik, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan khsususnya tindak pidana korupsi.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian membeberkan sejumlah poin, utamanya terkait penanganan tindak pidana korupsi. Menurutnya, tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Karena dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan ASN akan ikut meningkat,” ujarnya.

Mendagri mengatakan korupsi bukan hanya tindak pidana sebagaimana yang diterangkan pada undang-undang. Jauh dari itu, korupsi disebutnya merupakan kejahatan yang merampas hak rakyat, bahkan hak asasi manusia.

Terkait fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK kepada berbagai pihak, termasuk kepala daerah belakangan ini, Mendagri mengingatkan tentang bahaya tindak pidana korupsi.

“Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain dampaknya ada pada individu yang bersangkutan, tapi juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.

Terakhir, kepada para kepala daerah maupun perwakilan yang turut serta dalam rapat tersebut, Mendagri mengimbau agar mengoptimalkan program Digitalisasi E-Katalog dan Toko Daring pada Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa seraya memberi perhatian yang baik, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan khsususnya tindak pidana korupsi.

(Gnm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here