BOLMORA, BOLMONG –Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang dipimpin Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, menduduki peringkat teratas dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), melalui kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dalam rangka upayapencegahan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mewujudkan wilayah bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Menurut Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone, Kabupaten Bolmong menempati urutan pertama dengan persentase 79 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Bolmong dengan 74 persen, Mitra 67 persen, Pemprov Sulut 61 persen, dan disusul oleh 12 daerah lainnya se-Sulut.
“Iya benar, Kabupaten Bolmong berada di peringkat teratas dalam rangka upaya pencegahan Pemda mewujudkan wilayah bebas KKN,” ungkapnya, Selasa (11/12).
Ia mengatakan, pihaknya saat ini masih dalam tahapan penyelesaian pemasukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) pejabat daerah.
“Belum semuanya dimasukkan, karena terkendala masih banyaknya posisi kepala SKPD dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Tetapi dalam waktu dekat itu akan dituntaskan,” tambahnya.
Dijelaskan, ada beberapa penilaian dalam Korsupgah tersebut. Di antaranya adalah pelaporan APBD, PTSP, Kepabilitas APIP, Manajemen ASN, Laporan Dana Desa, Pendapatan Asli Daerah, Manajemen Aset Daerahdan Pengadaan Barang dan Jasa.
“Ada beberapa penilaian dalam Korsupgah tersebut,” kata Rio.
Beriku update progres MCP per tanggal 7 Desember 2018 :
| 1. Bolmong 79% |
| 2. Bolsel 74% |
| 3. Mitra 67% |
| 4. Pemprov 61% |
| 5. Bitung 58% |
| 6. Manado 57% |
| 7. Tomohon 54% |
| 8. Boltim 53 % |
| 9. Bolmut 43% |
| 10. Kotamobagu 41% |
| 11. Minahasa 39% |
| 12. Sangihe35% |
| 13. Talaud 35% |
| 14. Sitaro 30% |
| 15. Minut 16% |
| 16. Minsel 15% |
(agung)
