BOLMORA.COM,SULUT – Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola pengawasan pemilu melalui peluncuran Aksi Perubahan Sistem Informasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan (SIDAPPLU).
Program inovatif ini digagas oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum, Ibu Yenne Janis, S.H., M.H.
Disampaikan Yenne, SIDAPPLU hadir sebagai sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengefektifkan proses pengelolaan data pelanggaran pemilu serta pemilihan di seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
“Dengan sistem ini, seluruh data penanganan pelanggaran terdokumentasi secara digital, rapi, dan terstruktur sehingga mempermudah proses koordinasi, monitoring, dan evaluasi,” ucap Kabag P3SPH ini.
Ditegaskannya, SIDAPPLU merupakan langkah strategis dalam transformasi digital Bawaslu.
“Aksi perubahan ini kami rancang untuk menjawab kebutuhan akan sistem pengelolaan data pelanggaran yang cepat, akurat, dan akuntabel. SIDAPPLU memastikan proses penanganan pelanggaran lebih transparan dan dapat dipantau secara menyeluruh,” terangnya.
Lanjut Yenne, sistem ini memungkinkan setiap Data Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota se Sulut dapat di dokumentasikan secara real-time.
“Hal ini meningkatkan efektivitas kerja pengawas pemilu serta memperkuat akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Yenne.
Pun peluncuran SIDAPPLU ini kata Yenne, mendapat sambutan positif dari jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
“Mereka menilai inovasi ini sebagai terobosan penting yang mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pengawasan pemilu di era digital,” ungkapnya.
Masih oleh Yenne, saat ini SIDAPPLU tengah memasuki tahap implementasi lanjutan, termasuk pelatihan bagi operator, penyempurnaan fitur, serta integrasi dengan sistem pengawasan lainnya.
Bawaslu Sulawesi Utara menargetkan SIDAPPLU dapat digunakan secara optimal pada tahapan pemilihan mendatang.
“Melalui inovasi ini, Bawaslu Sulut menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pengawasan pemilu yang semakin profesional, modern, dan terpercaya, sekaligus memperkuat demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara,” tutup Yenne.
(*/Jane)
