Regional

Dualisme Kepengurusan PWI Sulut Berakhir, Kedua Pihak Sepakat Bersatu

BOLMORA.COM, MANADO – Dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berakhir. Kedua kubu yang sebelumnya berselisih paham, yakni pihak Voucke Lontaan dan Vanny Loupatty, sepakat berdamai dan mencabut laporan masing-masing di Polda Sulut.

Kesepakatan itu tercapai dalam rapat penyelesaian dualisme PWI Sulut yang digelar secara daring melalui Zoom pada Senin (20/10/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Tim Penyelesaian Dualisme PWI se-Indonesia, yang terdiri Ketua Mirza Zulhadi didampingi Wakil Ketua Atal S. Depari dan anggota Hilman Hidayat serta Kadirah.

“Besok saya akan ke Polda Sulut untuk mencabut laporan saya, sebagai tanda keseriusan saya dalam menjaga persatuan PWI,” ujar Vanny Loupatty, yang sebelumnya menjabat Plt Ketua PWI Sulut Versi Konverensi Luar Biasa (KLB).

Hal senada disampaikan Ketua PWI Sulut Definitif Voucke Lontaan, yang menyatakan melakukan hal yang sama.

Tim penyelesaian pun menyambut baik dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak tersebut,

Dalam rapat juga ditegaskan bahwa sesuai hasil rekomendasi Kongres PWI 2025, kepengurusan yang sah adalah di bawah pimpinan Voucke Lontaan.

“Namun pengurus yang sah wajib mengakomodir teman-teman lainnya untuk bersatu kembali. Dipersilakan Vanny dan Voucke bekerja sama membesarkan PWI Sulut,” pesan Kadirah.

Kepengurusan yang sah diberikan waktu satu minggu untuk menggelar rapat pleno, guna mengakomodir anggota dari pihak Vanny untuk bersatu. Hasilnya nanti akan dilaporkan ke PWI Pusat.

Penyelesaian dualisme PWI Sulut juga diharapkan berlanjut sampai ke kabupaten/kota se-Sulut dengan semangat persatuan dan kekeluargaan.

Diketahui, Tim Penyelesaian Dualisme ini dibentuk oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, berdasarkan amanat Kongres PWI 2025 di Cikarang. Tim tersebut bertugas menuntaskan persoalan dualisme organisasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Dengan berakhirnya dualisme di Sulut, PWI Pusat berharap langkah ini menjadi contoh bagi daerah lain agar menempuh jalur dialog, musyawarah-mufakat dan rekonsiliasi demi menjaga marwah organisasi di daerah.

Editor: Gun Mondo

Gunady Mondo

Aktif sebagai jurnalis sejak tahun 2010 (Wartawan UKW UTAMA: 9971-PWI/WU/DP/XI/2021/21/10/79)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button