BOLMORA.COM, BUOL – Bupati Buol Amirudin Rauf menegaskan terkait permasalahan adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan tes seleksi CPNS di titik lokasi kantor BKPSDM Pemkab Buol, adalah kewenangan penuh Panselnas dan BKN.
“Kami tegaskan tes penerimaan CPNS ini adalah kewenangan pusat dalam hal ini Panselnas dan BKN. Pemda hanya memfasilitasi tempat dan perangkat,”tegas Bupati melalui WhatsApp, Selasa (26/10/21).
Lanjut Bupati mengatakan, berkenaan dugaan kecurangan Pemkab Buol bersama DPRD Buol telah berkonsultasi dengan BKN dan keputusan atas indikasi tersebut hasilnya berada pada Panselnas dan BKN.
“Bagi oknum yang ASN yang terlibat dalam kecurangan akan dilakukan hukuman pelanggaran disiplin dari yang ringan sampai pemberhentian,”tegas Bupati menutup penjelasannya.
Diketahui sebelumnya, puluhan dari Aliansi Pemuda Bergerak melakukan aksi unjuk rasa. Dalam aksinya masa memintah pemerintah setempat membatalkan hasil tes seleksi CPNS tahun 2021 di daerah itu karena adanya indikasi kecurangan.
Para pengunjuk rasa juga mendesak Pemkab Buol untuk menyurati BKN agar pelaksanaan tes seleksi CPNS kembali diulang.
Aliansi Pemuda Bergerak, juga memintah kepada penegak hukum untuk segerah melakukan proses hukum terhadap dugaan tes selekasi CPNS di lingkup BKPSDM Pemkab Buol.
(syarif)
