BOLMORA.COM, BOLMONG — Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, bahwa Otonomi Daerah di Indonesia masih setengah hati. Terutama di Kabupaten Bolmong.
Menurutnya, Kabupaten Bolmong merupakan salah satu “korban” dari pelaksanaan otonomi daerah setengah mentah tersebut.
Hal ini dikatakan bupati saat menjadi pemateri dalam Latihan Dasar (Latsar) Calon PNS di gedung Yadika, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong. Jumat (25/10/2019).
“Sejauh ini pelaksanaan otonomi daerah masih setengah hati. Kondisi ini sangat terasa di Bolmong, ” kata dia.
Yasti juga membeberkan ironi yang terjadi di Kabupaten Bolmong.
“Daerah ini kaya akan tambang, tapi tak ada dinas pertambangan. Terlebih wewenang pertambangan ada di provinsi,” katanya.
Diungkapkannya, bahwa hasil alam daerah dikelola sepenuhnya oleh pusat. Padahal itulah tumpuan pendapatan daerah.
“Kewenangan daerah hanyalah pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lainnya,” ungkap bupati.
Untuk menggerakkan pembangunan daerah, sebut bupati, daerah hanya bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Yasti menilai, pola yang sedemikian ini, sangat berdampak pada pembangunan daerah yang berjalan lambat, dan itu berimbas pada buruknya pelayanan publik.
Sehingganya, Yasti meminta kepada pemerintah pusat, agar dapat memberikan kewenangan lebih pada daerah.
“Supaya daerah dapat otonom dalam menentukan prioritas pembangunan,” harap bupati.
(Agung).
