BOLMORA.COM, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menerima piagam penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang diserahkan langsung oleh Mendagri Cahyo Kumolo, Selasa (15/10/2019).
Penghargaan tersebut diberikan kepada Kabupaten Bolmong karena telah berhasil mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik ke dalam sistem informasi pemerintah daerah.
“Alhamdulilah, pada forum Sosialisasi Permendagri Nomor: 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kabupaten Bolmong mendapatkan piagam penghargaan dari Bapak Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo,” ungkap Kepala Bappeda Bolmong Yarlis Awaludin Hatam, yang mewakili bupati dalam kegiatan tersebut.
Menurut Yarlis, dalam kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Paragon Jalan Gajah Mada 128 Jakarta Barat, yang dihadiri seluruh provinsi dan setengah dari kabupaten/kota seluruh Indonesia itu, selain Kabupaten Bolmong, ada tiga provinsi, dua kabupaten lainnya, dan tiga kota di Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut.
Piagam penghargaan ini diterima sebagai bentuk penghargaan karena Kabupaten Bolmong telah terintegrasi secara keseluruhan sistem manajemen pembangunan moderen mulai dari e-Database, e-Planning, e-Monev, e-Budgeting hingga e-Sakip. Selain itu juga, e-Planning Kabupaten Bolmong telah terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Daerah-daerah yang menerima penghargaan adalah Provinsi Banten, Provinsi Papua dan Provinsi Jambi, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bolmong, Kabupaten Klaten, Kota Makassar, Kota Pagar Alam dan Kota Pekalongan,” terang Yarlis.
Seperti yang dikutip dari news.detik.com, Tjahyo Kumolo saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan, SIPD merupakan sistem yang diaebut-sebut sebagai realisasi janji kampanye Presiden Jokowi.
“Ini kan janji kampanye Pak Jokowi yang oleh Kemendagri kita jabarkan supaya daerah paham kalau e-planning, e-budgeting itu sangat sangat penting,” kata Mendagri.
Sistem tersebut disebut Tjahjo dalam rangka membangun tata kelola pemerintah terutama di daerah menjadi lebih baik. Di sisi lain, Tjahjo prihatin lantaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah diterapkan di daerah tetapi masih ada yang ‘bermain mata’ mencari celah untuk korupsi.
“PTSP semua sudah ada tapi kok masih ada saja pertemuan empat mata. Harusnya kan nggak boleh,” kata Tjahjo.
Dalam kegiatan itu Tjahjo mengundang para pejabat daerah setingkat sekretaris daerah hingga inspektoratnya. Sistem itu diharapkan Tjahjo dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi yang efektif dan efisien.
“Saya kira mengundang (para pejabat daerah) semua ini mengingatkan kembali. Ini kan mulai memasuki tahun anggaran 2020 supaya bisa lebih maksimal,” imbuh Tjahjo.
Di tempat yang sama hadir pula Ketua KPK Agus Rahardjo yang disebut Tjahjo diundang khusus untuk memberikan arahan pada para pejabat daerah tersebut. Agus menyampaikan bila sistem itu akan memberikan transparansi bagi publik bagaimana pemerintah daerahnya bekerja.
“Sebetulnya sistem ini sudah diidam-idamkan Pak Jokowi pada waktu mau jadi presiden yang pertama,” kata Agus.
Agus memuji peluncuran sistem
itu sebagai langkah awal upaya pemerintah menyediakan informasi yang
transparan. Dia berharap program-program pemerintah daerah nantinya dapat
dipantau dengan lebih efektif dan efisien.
“Paling tidak kemudian kalau sistem ini
berjalan, rakyat itu bisa melihat cara daerah, ini baru daerah kan, karena yang
namanya kementerian/lembaga belum ada,” ucap Agus.
(Tim Redaksi)
