KPK Kumpul Pejabat Bolmong

0
561
KPK Kumpul Pejabat Bolmong
Tampak para pejabat, saat monitoring KPK ke Pemkab Bolmong
Advertisement

BOLMORA, BOLMONG – Dalam rangka pemberantasan korupsi terintegrasi di Sulawesi Utara (Sulut), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bagian Pencegahan, menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), bertempat di ruangan rapat kantor Bupati Bolmong, Selasa (9/10/2018).

Bupati Kabupaten Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, menyambut baik tim dari KPK yang dipimpin langsung kordinator Korsupgah, pencegahan wilayah Sulut, Muhammad Indra Furqon, dan rekannya Nexion Helmus.

Kegiatan tersebut juga dihadiri semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Bolmong.

Menurut Indra, KPK selalu melakukan memotoring kepada semua kepala daerah, baik itu gubenur maupun bupati dan wali kota.

“KPK itu bukan hanya main tangkap-tangkap saja, tapi perlu juga datang dan membuka diri,” ujarnya.

Indra juga mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) jangan ada uang dari pintu belakang. Kalau ada yang coba-coba, pastinya akan berurusan dengan KPK.

“Dalam APBD jangan ada uang dari hasil pintu belakang, karena kalau ketahuan pasti kita akan turun tangan,” tegasnya.

Menurutnya, semua anggaran harus terbuka atau di-uplod secara online. Sebab, sekarang semuanya harus terbuka dan transparan. Tidak perlu ada hal yang harus dicurigai.

“Seharusnya semua sudah di-uplod secara online, karena semuanya harus terbuka dan transparan,” imbuh Indra.

Selain melakukan Monev Korsupgah, KPK juga mengajak Pemkab Bolmong mengunakan Aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP).

“Dengan aplikasi tersebut, pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk memonitor,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa MCP dibuat untuk memudahkan monitoring dari KPK.

“Aplikasi MCP berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyusun laporan monitoring dari KPK. Masing-masing pemerintah daerah mengisi laporan dengan mengentri data laporan ke aplikasi tersebut,” terang Indra.

Selain mengentri data, pemerintah daerah juga wajib mengirimkan bukti fisik berupa foto yang dikirimkan bersamaan dengan laporan. Dengan begitu, melalui MCP setiap pemerintah daerah dapat melaksanakan Self Assesment. Meski begitu, Indra berharap masing-masing daerah bisa melaporkan hal-hal yang dibutuhkan KPK  secara obyektif.

“Minimal setiap tiga bulan pemerintah daerah dapat mengentri progres perkembangan, kemudian wajib melakukan konfirmasi setelah input data,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Rio Lombone Mengatakan, telah menerapkan aplikasi MCP di Bolmong.

“Aplikasi ini sudah diterapkan di Bolmong sejak Januari lalu, namun semua OPD di Bolmong harus bahu-membahu dan saling mengingatkan, sehingga dapat melaksanakan apa yang telah disampaikan tim KPK,” cetusnya.

(agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here