BOLMORA.COM, BOLMUT – Beredar kabar dugaan praktek Pungutan Liar (Pungli) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) marak terjadi dan telah meresahkan masyarakat.
Pada hal pada pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya, dipertegas Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
Namun kenyataannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinakhodai oleh Parmin Mokodompis, S.Pd., ini diduga kerap melakukan tindakan melanggar hukum berupa Pungli.
Dari data yang berhasil dihimpun awak media Bolmora.com, Lelaki RK (42) warga Kecamatan Bintauna, mengaku diminta sejumlah uang oleh seorang pejabat di Dinas Dukcapil untuk keperluan pengurusan Akte Lahir anak dan Kartu Keluarga (KK), Kamis (08/09/2022).
RK menjelaskan, selain mengurus Akte Lahir anak dan Kartu Keluarga, ia juga sedang mengurus pindah anak perempuannya. sebelumnya anak perempuan saya telah menikah di kabupaten Minahasa Utara dan status ikut suami, namun sekarang anak saya ingin pindah kembali ke Bolmut.
RK juga mengaku, telah menghubungi salah seorang pejabat di instansi terkait untuk meminta bantuan guna keperluan pengurusannya.
“Saya menghubungi beliau via WhatsApp, awalnya komunikasi baik, namun pada prosesnya yang bersangkutan meminta sejumlah uang dengan alasan operator yang memintanya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil, melalui Sekretaris Dukcapil Imam Santoso saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis (08/09/2022), membenarkan bahwa dirinya meminta sejumlah uang dikarenakan operator yang menyuruhnya.
“Iya benar, ada permintaan sejumlah uang kepada yang bersangkutan. Tapi itu bukan keinginan saya, melainkan permintaan salah satu operator,” dalihnya.
(Awal)
