Mas’ud Dorong Pemda Berikan Rekomendasi kepada Masyarakat dalam Mengusulkan Pembentukan Koperasi di Bidang Pertambangan

0
423
Mas’ud Dorong Pemda Berikan Rekomendasi kepada Masyarakat dalam Mengusulkan Pembentukan Koperasi di Bidang Pertambangan
Anggota DPRD Kabupaten Bolmong Hi. Mas'ud Lauma, S.E
Advertisement

BOLMORA.COM, BOLMONG – Maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) khusunya yang berada di wilayah Kecamatan Lolayan, tampaknya harus disikapi oleh pemerintah daerah (Pemda).

Terkait hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmong Hi.Mas’ud Lauma, mendorong pemerintah daerah agar memberikan rekomendasi kepada masyarakat apabila ada yang mengusulkan pembentukan koprasi yang bergerak di bidang pertambangan.

“Perlu juga mendorong proses pengusulan dalam pengurusan izin. Agar, masyarakat tdak hanya melakukan penambangan di wilayah PETI,” ujarnya, kepada media ini, Kamis (9/9/2021).

Menurutnya, saat ini banyak wilayah tambang emas yang ada di Bolmong hanya dikuasai oleh perusahaan saja, dan juga para cukong yang selalu berlindung kepada oknum aparat negara.

“Akhirnya masyarakat setempat, bahkan pemilik lahan bisa tersingkirkan. Untuk itu, pemerintah daerah harus mencarikan solusinya. Lokasi tambang yang ada di Bolmong, seperti Bakan, Monsi dan Potolo harus diberikan izin sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR),” cetus Mas’ud.  

Sekretaris Fraksi PDI Perjuagan DPRD Bolmong ini sangat berharap kepada pemerintah daerah agar mau duduk bersama untuk mencarikan solusi bagi para penambang lokal, supaya mereka bebas tanpa rasa ketakutan dengan aparat kepolisian.

“Tak bisa dimungkiri, daerah kita kaya dengan kandungan emas, tapi masyarakat dibuat susah di negeri sendiri. Maka tidak heran, ketika lokasi tambang di Desa Bakan ditutup oleh pemerintah beberapa waktu lalu, para penambang lokal pun melakukan aktivitas secara diam-diam pada malam hari. Nah, ini tentunya harus ada evaluasi dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pusat, TNI dan Polri. Solusinya masyarakat harus diberikan ruang agar dapat melaksanakan aktivitas tambang secara legal,” pungkas Mas’ud, yang juga anggota DPRD dapil Lolayan.

(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here