BOLMORA, BOLTIM – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar SH, secara resmi membuka kegiatan Diklat Revolusi Mental bagi pejabat tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Pemkab Boltim, Senin (3/9/2018).
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Kota Kotamobagu, oleh BKPSDM Boltim ini merupakan kegiatan yang pertama kalinya dilaksanakan di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara (Sulut).
“Boltim merupakan daerah yang pertama kalinya menggelar diklat revolusi mental se-Sulut,” ungkap Kepala BKPSDM Boltim Robbi Mamonto.
Menurutnya, pelaksanaan diklat ini berdasarkan Undang-undang dasar (UUD) Nomor 5 tahun 2014, dan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Revolusi Mental, serta peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 tahun 2017, tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan revolusi mental untuk pelayanan publik.
“Tujuan pelaksanaan inin untuk mengubah cara pandang, cara berpikir dan penyelesaian masalah terkait pelayanan publik,” katanya.
Adapun peserta yang ikut dalam diklat ini berjumlah 30 orang. Di antaranya, 11 orang pejabat tinggi pratama, dan sisanya pejabat administrator.
“Kegiatan berlangsung selama lima hari, terhitung mulai hari Senin ini, dengan waktu 50 jam pelajaran. Pematerinya kami datangkan langsung dari BPSDM Pusat, dan untuk peserta yang lulus dalam diklat ini akan diberikan sertifikat,” terang Robbi.
Sementara, Bupati Boltim Sehan Landjar SH, lewat sambutannya menyampaikan, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkannya, diperlukan mental aparatur yang bersih, ikhlas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
“Belakangan, pelayanan publik yang diberikan penyelenggara pemerintahan banyak mendapat sorotan negatif dari berbagai pihak. Alhasil, citra birokrasi jadi buruk di mata masyarakat. Pemahaman negatif bagi birokrasi ini yang wajib untuk diperbaiki secara total, tentunya lewat pelayanan yang efektif, efisien dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Ditambahkan, secara tekstual revolusi mental adalah perubahan mendasar cara berfikir dan cara merasa yang diterjemahkan dalam perilaku dan tindakan nyata kehidupan sehari-hari di berbagai aspek. Antara lain perilaku politik, perilaku ekonomi, perilaku pendidikan, dan perilaku sosial kemasyarakatan.
“Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa revolusi mental mencakup perubahan dari tindakan keseharian yang sudah menjadi karakter,” kata Sehan.
Dengan demikian, terbitlah Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2016, tentang gerakan revolusi mental yang mengharapkan terwujudnya manusia Indonesia yang baru, yaitu manusia indonesia yang memiliki cara pandang, cara pikir dan cara kerja yang berlandaskan integritas, etos kerja dan gotong royong dalam pelayanan publik.
“Dalam instruksi Presiden ini terdapat lima pedoman Gerakan Nasional Revolusi Mental. Di antaranya, program gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia Tertib, gerakan Indonesia Mandiri, serta gerakan Indonesia bersatu,” jelasnya.
Bupati dua periode ini berharap, ilmu yang didapat oleh peserta lewat diklat ini kiranya bisa diaplikasikan dalam sistem birokrasi di masing-masing satuan kerja.
“Harapan saya, output dari Diklat ini akan bermanfaat untuk kemajuan dan peningkatan pelayanan publik di masing-masing satuan kerja nanti. Sehingga, tidak terkesan hanya sebagai penggugur kewajiban, tapi membawa manfaat besar bagi kita semua,” imbuhnya.
Usai pembukaan Diklat, acara dilanjutkan dengan materi pertama dengan judul Fungsi ASN dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Materi tersebut dibawakan langsung oleh Bupati Boltim dengan durasi waktu kurang lebih 1 jam.
(Ayax Vay)
