BOLMORA.COM, SULUT – Dampak dihentikannya pengoperasian sejumlah kapal milik PT Surya Pacific Indonesia (SPI) untuk berlayar ke wilayah kepulauan, yakni Sitaro, Sangihe dan Talaud disorot tajam Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen.
Dengan tegas, Leguslator dari dapil Nusa Utara ini minta Komisi III segera memanggil KSOP dan instansi terkait untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP).
Menurutnya keputusan pemberhentian pelayaran ini berdampak besar bagi aktivitas masyarakat di tiga kepulauan tersebut.
“Masyarakat di tiga kepulauan, Sitaro, Sangihe, dan Talaud mengeluhkan pergumulan mereka akibat pencabutan izin operasi PT SPI oleh KSOP,” ungkap Silangen saat memimpin rapat paripurna pengambilan keputusan RPJMD Sulut tahun 2025-2029, Jumat (8/8/2025)
Ia menyebutkan bahwa sebelumnya ada lima kapal yang rutin melayani pelayaran ke wilayah tersebut, yakni Siau Venetian, Marina B, serta Barcelona 1, 2, dan 3. Pemberhentian seluruh armada ini, menurutnya, sangat mengganggu konektivitas dan kehidupan masyarakat kepulauan sangat terdampak.
“Saya kira ini perlu menjadi perhatian. Sebagai perbandingan, jika satu pesawat Lion Air mengalami kecelakaan, bukan berarti seluruh maskapai penerbangan lain harus dihentikan operasinya,” tegas Silangen.
Ia juga mendorong agar ke depan Komisi III DPRD Provinsi Sulut segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait untuk membahas pengambilan kebijakan, termasuk soal izin operasional kapal
Penghentian operasional kapal ini bukan hanya dirasakan oleh penumpang, tetapi juga berdampak langsung pada buruh bagasi, pelaku usaha, serta sektor ekonomi lainnya yang bergantung pada transportasi laut.
(Jane)
