BOLMORA.COM, BOLSEL – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru, mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021, yang dirangkaikan dengan launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP.
Kegiatan ini diikuti oleh para Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia yang secara virtual. Bertempat diruang Rapat Bapelitbangda, Kawasan Perkantoran Panango, Selasa (31/08/2021).
Ketua KPK Firli Bahuri, dalam arahannya menyampaikan, bahwa KPK telah diberi mandat dalam melakukan pemberantasan korupsi dan ada 8 fokus utama KPK yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa.
“Serta pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan Desa,” ungkapnya.
Selanjutnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, salah satu resiko utama yang menghambat pencapaian tujuan adalah resiko fraud, oleh karena itu manajemen perlu mengidentifikasi dan mengimplementasikan mitigasi resiko fraud.
“Terkait hal ini pimpinan harus bisa menyadari resiko fraud ini pada pemda masing-masing,” ujarnya.
Dikatakan, MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi.
“BPKP juga menyiapkan upaya dalam mendorong penguatan pengendalian Korupsi dari sisi Edukatif, Represif dan Preventif. Terima kasih atas apresiasi dan semoga ke depan, BPKP bisa memberikan kontribusi lebih baik kepada Negara,” kata Muhammad Yusuf.
Sementara itu, dalam kesempatan itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian membuka secara resmi Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP).
Tito Karnavian mengucapkan, terima kasih atas kerja sama KPK dan BPKP dalam pembuatan sistem MCP dan berharap seluruh Kepala Daerah bisa ikut dengan sistem ini.
“Saya harap tentang temuan-temuan yang sering terjadi dari perencanaan yang kurang tepat, penganggaran yang kurang tepat dan pelaksaan program,” imbuhnya.
Turut mendampingi Sekda Marzanzius A. Ohy SSTP, MA, Inspektur Ridel Paputungan beserta jajaran, Kaban Keuangan beserta jajaran.
(Nanda)
