BOLMORA.COM, BOLSEL – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid, hari ini melakukan Audience dengan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia (RI), Moh Fachri S.STP M.Si. Jumat (5/7/2019).
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang kerja Direktur PMD, gedung B Kemendes,Wabup menyampaikan bahwa Pemkab Bolsel dalam pengelolaan dana desa (Dandes) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI.
“Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 yang dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik,” jelas Wabup yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Setdakab Kasman Jauhari, melalui pesan realesnya.
Namun kata Wabup, ada beberapa masalah yang ditemukan di lapangan, satu diantaranya soal kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa dalam penggolongan dana yang terbilang besar ini.
“Saya dan Pak Bupati Iskandar Kamaru S.Pt, memang saat ini terus melakukan pengawasan yang sebelumnya telah dicanangkan oleh bupati terdahulu Pak Herson Mayulu lewat Klinik Desa, sehingga dapat meminimalisir dan mencegah kesalahan dalam pengelolaan dana desa,” jelasnya.
Lanjutnya, ”Saya rasa akan lebih baik, jika mendapat dukungan dari Kementrian yakni lewat dukungan pengembangan kapasitas (capacity building) kepada aparat kami di desa,” imbuhnya.
Sementara, Direktur PMD, Ditjen PPMD menyambut baik apa yang disampaikan Wabup Bolsel. Fachri menyampaikan, bahwa pihaknya akan memaksimalkan tenaga pendamping desa, baik pemberdayaan maupun teknis agar dapat terus mengawal pengelolaan dana desa.
”Terkait usulan Pak Wabup tentu akan kami kami sinergikan, ” ucap Direktur, yang sempat menitip salam kepada Bupati Bolsel.
(*wdr)
