BOLMORA, BOLMONG – Aktivitas pelayanan di seluruh kantor Pemkab Bolmong lumpuh total, diakibatkan pemadaman listrik tanpa alasan oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN), pada Kamis (5/7/2018).
Pun masyarat yang datang ke kantor bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terpaksa harus pulang, karena produk pelayanan tidak bisa didapatkan.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Bolmong melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang, menyesalkan pasokan listrik dan pelayanan PLN yang tidak maksimal.
“PLN harusnya menjelaskan kepada masyarakat atau membuat surat edaran bahwa akan ada pemadaman listrik,” ujarnya.
Menurut Tahlis, manajemen PLN perlu memperbaiki kinerjanya. Ada banyak hal yang menurut pengamatan Pemkab Bolmong sangat janggal, dan berpotensi masalah hukum. Salah satunya adalah tagihan rekening listrik jalan di Bolmong. Beberapa bulan lalu, telah dibentuk tim verifikasi keberadaan lampu jalan di Bolmong, yang memakan biaya listrik per tahunnya mencapai hampir Rp7 Miliar.
“Hasil verifikasi lampu jalan tersebut, ternyata terdapat ratusan tiang lampu jalan yang tidak ada lagi, dan ada beberapa tiang yang sudah tidak berfungsi, tapi herannya tagihannya tetap seperti itu, dari tahun ke tahun,” ungkapnya.
Lebih mengherankan lagi, tatkala Pemkab Bolmong meminta PLN untuk menghapus lampu jalan yang tidak ada fisiknya, dan lampu jalan yang tidak berfungsi lagi. Tapi sampai saat ini, tagihan tersebut masih terus berjalan.
“Malah, permintaan Pemkab untuk kembali melakukan MoU sengaja diulur-ulur oleh pihak PLN. Ini patut dipertanyakan, ada apa?,” tandas Tahlis.
Di lain pihak, beberapa masyarakat meminta pimpinan wilayah agar meninjau kinerja Manajer PLN di Bolmong.
Tak hanya itu, masyarakat juga meminta agar pihak penegak hukum segera menindalanjuti permasalahan kejanggalan lampu jalan dan tagihan listrik di Pemkab Bolmong.
“Bisa saja kondisi itu sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu di lingkup PLN, untuk mencari keuntungan pribadi,” cetus Revol, warga Desa Lolak.(**/agung)
