BOLMORA, KOTAMOBAGU – Kurangnya infrastruktur pemberdayaan warga binaan di Ramah Tahanan (Rutan) Kota Kotamobagu, mendapat respon positif dari pemerintah. Pasalnya, kekurangan tersebut bisa diakomodir melalui komunikasi yang baik antar pemrintah dan pihak Rutan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Distrinaker) Kota Kotamobagu, melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja Idris Amparodo mengatakan, pihaknya bisa memfasilitasi hal tersebut, jika pihak Rutan menyurat langsung.
“Kan kemarin ada perubahan nomenklatur, sehingga berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2016, yang tadinya kami (Distrinaker) masih gabung dengan Dinas Sosial (Dinsos), sekarang sudah pisah. Kalau mereka (pihak Rutan) menyurat, maka kami akan memfasilitasinya,” ujarnya, Senin (2/7/2018).
Sebelumnya, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kotamobagu Nicky Simboh, sempat mengeluhkan tidak adanya instruktur dalam pengembangan dan pemberdayaan warga binaan.
“Sejauh ini hanya regenerasi dari tahanan-tahanan sebelumnya. Itu pun hanya pembuatan bingkai dan dahulunya mauble, tapi karna tidak ada insteuktur tetap, sehingga hanya begini-begini saja,” terangnya.
Nicky juga mengungkapkan, pihaknya sudah pernah menyurat ke Dinsos, untuk meminta bantuan.
“Suratnya malah sudah dibalas. Tapi kayaknya, mereka (Dinsos) belum bisa mengakomodir. Sebelumnya, waktu Kepala Dinasnya belum diganti, sempat ada bantuan, tapi biasanya beda pimpinan juga beda kebijakan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinsos Kota Kotamobagu Sarida Mokoginta mengatakan, saat ini hal tersebut sudah bukan menjadi kewenangan pihaknya.
“Itu harusnya ke Distrinaker. Memang dulunya kami masih satu instansi, tapi sekarang sudah pisah,” singkat Sarida.(*/me2t)
